TVRINews, Ternate
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengajak pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan perempuan, dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dalam pertemuan pada Selasa, 17 November 2026, Menteri PPPA bersama Kepala Dinas PPPA, Kepala UPTD PPA kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara, serta organisasi kemasyarakatan perempuan. Menurut Arifah, perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, lembaga layanan, serta masyarakat. Kolaborasi diperlukan agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.
“Pemerintah tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Sekuat apa pun regulasi yang kita buat, tidak akan maksimal kalau kita tidak bergandengan tangan. Salah satunya untuk menjangkau itu kita punya PUSPAGA, kemudian ada PATBM, ada relawan, ada Forum PUSPA. Ini semuanya kita tunjukkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses” ujar Arifah Fauzi, dalam keterangan yang diterima, Rabu, 18 November 2026.
Arifah menjelaskan, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk melindungi perempuan dan anak. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Selain regulasi, pemerintah juga menyediakan berbagai sarana untuk memudahkan masyarakat memperoleh edukasi dan layanan perlindungan. Di antaranya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Relawan SAPA, dan Forum PUSPA.
Arifah menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya persoalan luka fisik maupun psikologis, melainkan juga ancaman bagi ketahanan nasional. Berdasarkan data Kementerian PPPA, sepanjang 2025 tercatat 35.978 kasus kekerasan yang dilaporkan.
Dampak kekerasan dapat menghambat pendidikan, membatasi kesempatan perempuan untuk berdaya, serta memengaruhi kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
“Kalau kasus-kasus perempuan dan anak tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh, maka ini sebetulnya ancaman akan hilangnya generasi yang berkualitas,” kata Menteri PPPA.
Dalam upaya memperkuat perlindungan dan penanganan korban, Arifah mengapresiasi Provinsi Maluku Utara yang telah memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kementerian PPPA juga terus memperjuangkan keberlanjutan dukungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NFPPA). Pada 2026, dukungan tersebut disalurkan kepada 305 pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak.
Arifah berharap organisasi kemasyarakatan perempuan dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara dapat berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengajak masyarakat memulai upaya perlindungan dari lingkungan keluarga.
“Saya berharap Ibu dan Bapak semua merasa terpanggil untuk melindungi anak-anak dan perempuan kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Ajarkan anak kita untuk tidak menyakiti orang lain, berikan mereka perisai untuk melindungi diri, kemudian ajak tetangga sekitar untuk sama-sama menjaga,” pungkas Menteri PPPA.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan Dinas PPPA dan UPTD PPA kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara turut menyampaikan perlunya penguatan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menunjang layanan perlindungan perempuan dan anak, terutama di wilayah kepulauan.
Organisasi kemasyarakatan perempuan yang hadir juga menyoroti pentingnya penguatan edukasi dan sosialisasi mengenai pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.










