TVRINews, Jakarta
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT, NTB, dan DKI Jakarta yang dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurut Marciano, penyelenggaraan PON XXII sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan peningkatan prestasi olahraga sebagai salah satu prioritas nasional.
Ia menjelaskan penentuan cabang olahraga pada PON XXII akan disesuaikan dengan target jangka panjang Indonesia untuk masuk lima besar Olimpiade 2044 dan menjadi kekuatan olahraga terdepan di Asia Tenggara.
"Kita memberikan ruang untuk cabang olahraga Olimpiade, DBON, unggulan tuan rumah, dan privilege tuan rumah," ujar Marciano, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menambahkan sejak awal persiapan telah disepakati bahwa pembiayaan penyelenggaraan bertumpu pada anggaran pemerintah daerah.
"Dari awal penentuan cabang olahraga, sudah ditekankan bahwa titik beratnya adalah APBD," kata Marciano.
Marciano juga mengapresiasi Menpora yang telah menyerahkan surat keputusan kepada Gubernur NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai dasar hukum pelaksanaan renovasi venue.
"Saya berterima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyerahkan SK kepada tiga gubernur, karena itu yang mereka butuhkan untuk melakukan renovasi," ucap Marciano.
Sementara itu, Menpora Erick Thohir menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar PON XXII menjadi penyelenggaraan yang akuntabel dan sukses sebagai PON pertama pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kemenpora melakukan sinkronisasi KONI, BPKP, Kejaksaan, kementerian/lembaga, serta TNI dan Polri," tutur Erick.
"Dengan pertemuan ini kita membuat tim koordinasi dengan melibatkan BPKP dan Kejaksaan," ucap Erick melanjutkan.
Erick menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung penuh kesuksesan penyelenggaraan PON XXII.
"Dengan segala kerendahan hati, kami Kemenpora ingin menyukseskan PON XXII/2028 NTT-NTB di era Presiden Prabowo," ujar Erick.
Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna mengingatkan agar seluruh perencanaan berorientasi pada kebutuhan atlet.
"Semua harus berkaitan dengan atletnya," kata Narendra.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga berstandar internasional.
Di sisi lain, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widyantoro menyatakan kesiapan pihaknya mendampingi seluruh proses persiapan penyelenggaraan PON.
"Kami siap membuka diri 24 jam, tidak usah ragu," ucap Susilo.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus direncanakan secara matang agar belanja penyelenggaraan berjalan efektif dan efisien.
"Setiap belanja berjalan efektif dan efisien mulai dari pola perencanaan persiapan yang baik," tutur Susilo.
