TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono mendorong penguatan kemitraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, gizi, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam peringatan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau United Nations Day (UN Day) 2026 di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Sugiono mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi untuk mewujudkan negara yang kuat, adil, dan makmur. Dalam upaya tersebut, pembangunan manusia menjadi inti dari transformasi nasional.
"Inti dari transformasi ini adalah rakyat Indonesia. Membangun manusia Indonesia unggul, melalui kesehatan yang lebih baik, pendidikan berkualitas tinggi, dan peluang yang lebih besar untuk berkembang," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menegaskan, kerja sama multilateral tetap penting untuk menjawab berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, konflik bersenjata, ketimpangan, hingga ancaman kesehatan masyarakat yang melampaui batas negara.
Karena itu, kemitraan dengan PBB perlu diwujudkan melalui aksi nyata yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan dan gizi, pemerintah menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 100 juta orang serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melayani 57 juta siswa. Pemerintah juga mengembangkan 441 rumah sakit daerah dan merenovasi 10.000 puskesmas.
Menurut Sugiono, kemitraan dengan PBB dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Salah satu inisiatif yang berpotensi dikembangkan adalah fortifikasi beras untuk meningkatkan kandungan gizinya, termasuk melalui penjajakan keterkaitan dengan program MBG.
Sementara itu, di sektor pendidikan, pemerintah mendorong peningkatan kualitas sekolah dan madrasah, kesejahteraan guru, perluasan pembelajaran digital, serta penguatan pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Upaya tersebut juga mencakup pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terpadu.
Pada 2025, kerja sama dengan PBB turut memperluas akses keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat bagi 2,1 juta orang.
Selain kesehatan dan pendidikan, Sugiono menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang tangguh melalui pendekatan One Health, yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pemerintah juga memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui Gerakan Kita Tangguh, termasuk dalam aspek pencegahan, respons, dan pemulihan.
Dalam rangkaian UN Day 2026, Sugiono turut mengunjungi sejumlah stan yang menampilkan program mitra PBB, antara lain fortifikasi beras, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pelibatan generasi muda di sektor pertanian.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian untuk mendorong regenerasi petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Kolaborasi dengan mitra pembangunan diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan.
"Kemenko PMK akan terus mengoordinasikan upaya lintas kementerian dan lembaga serta menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kemitraan PBB," ucapnya.
Peringatan UN Day 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan mitra PBB dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Kemitraan tersebut diharapkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperluas kesempatan setiap orang untuk berkembang.
