TVRINews, Jakarta
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam transformasi digital. Perempuan dinilai tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga perlu terlibat dalam pemanfaatan, pengembangan perspektif, hingga pengambilan keputusan terkait penggunaan teknologi.
Hal tersebut disampaikan Rini dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Sekolah Kepemimpinan Kartini yang digelar Kartini Leader Society di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Rini mengatakan pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar persoalan kesetaraan, melainkan strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara.
“Karena itu, pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar agenda kesetaraan. Ini adalah strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital,”kata Menteri Rini dalam keterangan yang diterima tvrinews, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut Rini, kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital masih belum merata. Penetrasi internet perempuan tercatat sekitar 79,79 persen, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 83,95 persen.
Di sisi lain, perempuan telah banyak berperan sebagai pengguna teknologi maupun tenaga kerja. Namun, keterlibatan perempuan belum sepenuhnya proporsional dalam membentuk teknologi maupun mengambil keputusan di sektor digital.
Untuk mendorong transformasi digital yang lebih inklusif, Rini menyebut terdapat empat langkah yang perlu diperkuat.
Pertama, memperluas akses digital dengan tetap mempertimbangkan perbedaan tingkat kesiapan masyarakat. Menurutnya, penerapan prinsip digital by default tidak boleh dimaknai sebagai digital only. Karena itu, layanan terintegrasi dan berbagai kanal layanan tetap diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Kedua, meningkatkan literasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Literasi digital tidak lagi sebatas kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai pemanfaatan AI secara produktif dan kritis, termasuk aspek data, privasi, keamanan digital, misinformasi, serta keterbatasan teknologi AI.
Ketiga, memperluas kesempatan bagi perempuan untuk menerapkan kompetensi digital yang dimiliki. Hal itu dapat dilakukan melalui keterlibatan dalam proyek digital, pengujian layanan, evaluasi aplikasi, maupun pembahasan kebutuhan pengguna.
Keempat, memastikan tata kelola AI tetap beretika dan berpusat pada manusia.
Teknologi, kata Rini, harus membantu manusia tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia. Sistem digital juga harus dicegah dari potensi mereplikasi bias, mengecualikan kelompok tertentu, maupun menghasilkan keputusan yang sulit dipertanggungjawabkan.
Rini menilai peningkatan kecakapan digital perempuan dapat memberikan dampak yang luas. Hal ini mengingat lebih dari 60 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dijalankan perempuan, sekitar 64 persen tenaga kesehatan merupakan perempuan, serta lebih dari separuh mahasiswa perguruan tinggi juga perempuan.
Dengan kondisi tersebut, kemampuan perempuan dalam memanfaatkan teknologi dan AI dinilai dapat memberikan efek berlipat terhadap lingkungan tempat mereka berperan.
“Ketika seorang perempuan semakin cakap memanfaatkan teknologi, manfaatnya dapat mengalir kepada keluarga, tempat kerja, usaha, masyarakat, bahkan generasi berikutnya,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993–1998 Wardiman Djojonegoro menilai kemauan dan keberanian perempuan untuk terus berkembang perlu dibangun. Menurutnya, semangat tersebut penting dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini.
“Saya senang mendengar semangat ‘aku mau’ yang disampaikan Ibu Rini. Yang perlu kita bangun adalah kemauan perempuan Indonesia untuk terus maju dan tidak hanya pasrah. Semangat ini perlu menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini,”ungkap Wardiman.
Rini menambahkan, pemberdayaan perempuan juga membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari mentoring dan sponsorship, peningkatan kapabilitas digital, jejaring strategis, hingga ruang yang aman bagi perempuan untuk belajar, mencoba, dan berinovasi.
Ia berharap Kartini Leader Society dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem tersebut agar perempuan Indonesia semakin siap menghadapi perkembangan teknologi digital dan AI.
“Saya berharap Kartini Leader Society dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menyiapkan perempuan Indonesia menghadapi era digital dan AI dengan kemampuan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Ekosistem yang kuat bukan hanya melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi perempuan yang mampu menavigasi perubahan dan memastikan teknologi memberikan manfaat bagi lebih banyak orang,” pungkas Menteri Rini.
