TVRINews, Bali
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pentingnya memastikan program Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI di Gedung Wanita Nari Graha, Denpasar, Bali, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Maruarar mengatakan, KPP merupakan program yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan, baik dari sisi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan perumahan maupun pelaku usaha di sektor perumahan.
"Kredit Program Perumahan ini diciptakan di zaman Pak Prabowo untuk sisi demand maupun suplai. Bunganya rendah, hanya 6 persen. Program ini belum sampai setahun dan Presiden sudah menaikkan plafonnya menjadi Rp50 triliun karena peminatnya banyak sekali," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Minggu, 9 Agustus 2026.
Menurutnya, tingginya minat masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap akses pembiayaan perumahan dengan bunga terjangkau masih besar. Karena itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, baik dari sisi suplai maupun demand.
(Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait)
Dalam kegiatan tersebut, total transaksi KPP mencapai Rp420 miliar yang disalurkan kepada 2.141 debitur. Pembiayaan dari sisi suplai mencapai Rp216 miliar untuk 106 debitur yang terdiri atas pengembang, kontraktor, dan toko bangunan.
Sementara itu, dari sisi demand, pembiayaan mencapai Rp204 miliar untuk 2.035 debitur pelaku UMKM.
Hingga 6 Agustus 2026, BRI telah menyalurkan KPP sebesar Rp11,1 triliun. Maruarar menyebut BRI menjadi salah satu bank dengan penyaluran KPP terbesar sekaligus menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga berdialog langsung dengan para penerima manfaat KPP. Ia mengatakan dialog tersebut penting untuk mengetahui secara langsung dampak program yang dijalankan pemerintah.
"Saya sebagai menteri harus mengecek apakah program ini bermanfaat atau tidak. Kalau program ini tidak bermanfaat, untuk apa dilanjutkan? Sebagai pejabat pemerintah harus berani mengecek programnya berguna atau tidak," tegas Maruarar.
Salah satu penerima manfaat, Sari, pelaku usaha toko alat tulis, memanfaatkan pembiayaan Rp200 juta untuk membangun area usaha tambahan di rumahnya. Ia mengaku terbantu dengan pembiayaan berbunga 6 persen per tahun tersebut karena proses pengajuan dan pencairannya berlangsung cepat.
Sementara Ajus, seorang pengembang, memanfaatkan KPP sebesar Rp2 miliar untuk mendukung usaha perumahan komersial. Ia menyebut pembiayaan tersebut dapat dicairkan dalam waktu sekitar dua minggu dengan bunga 6 persen per tahun.
Maruarar pun meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan KPP. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Kalau bapak dan ibu menemukan penyimpangan dalam program Kredit Program Perumahan ini, yang tidak sesuai dengan aturannya, silakan lapor langsung kepada saya," ucap Maruarar.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong agar akses pembiayaan perumahan yang mudah dan terjangkau dapat dirasakan semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha.
Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan, KPP diharapkan mampu memperkuat pelaku usaha dalam ekosistem perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
