TVRINews, Purwakarta
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji di berbagai daerah agar dapat memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian nasional.
Direktur Jenderal PE2HU Jaenal Effendi mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelayanan ritual, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi.
“Dalam penyelenggaraan haji kita memiliki tiga misi utama atau Tri Sukses Haji, yakni keberhasilan pelayanan ibadah, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta penguatan nilai keadaban dan peradaban,”kata Jaenal dalam keterangan yang diterima tvrinews, Sabtu, 7 Maret 2026.
Menurutnya, pengembangan ekosistem ekonomi haji perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian dalam negeri.
“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan dampak kembali bagi Indonesia. Salah satunya dengan mengidentifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Jawa Barat Amri Yusri mengatakan provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji.
Ia menjelaskan bahwa di Jawa Barat terdapat 493 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), 740 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta 123 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dapat mendukung penguatan ekosistem tersebut.
Selain itu, alokasi anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Jawa Barat tercatat sekitar Rp31,9 miliar yang telah disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji.
Dari sisi infrastruktur, Jawa Barat juga didukung dua embarkasi haji, satu bandara, serta 19 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang tersebar di berbagai daerah. Fasilitas tersebut dinilai menjadi potensi penting dalam mengembangkan layanan sekaligus aktivitas ekonomi terkait penyelenggaraan haji di daerah.
Melalui pengembangan ekosistem ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berjalan optimal dari sisi layanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
