TVRINews – Jakarta
Presiden tekankan tata kelola ketat bagi lembaga pengelola aset senilai USD 1 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan pengawasan berlapis dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dalam peringatan satu tahun berdirinya lembaga tersebut di Jakarta, Rabu 11 Maret 2026, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara adalah kunci kesejahteraan masa depan bangsa.
Berbicara di hadapan jajaran pimpinan BPI Danantara, Presiden menggarisbawahi bahwa mandat yang diemban lembaga ini bukan sekadar mengelola modal saat ini, melainkan menjaga warisan bagi generasi mendatang.
Ia menekankan bahwa transparansi menjadi fondasi utama agar dana kekayaan kedaulatan (sovereign wealth fund) Indonesia tetap kokoh dan terhindar dari kerugian sistemik.
"Harapan seluruh rakyat berada di pundak saudara-saudara. Anda mengelola kekayaan anak, cucu, dan cicit kita," ujar Presiden Prabowo sebagaimana dirilis oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Beliau juga mengingatkan jajaran pengelola untuk senantiasa mengedepankan kewaspadaan dalam setiap keputusan investasi.
Tata Kelola Global dan Pengawasan Ketat
Saat ini, Danantara yang secara filosofis bermakna 'Daya Anagata Nusantara' atau energi masa depan—telah mencatatkan nilai aset kelolaan (assets under management) melampaui angka USD 1 triliun. Angka ini menempatkan Indonesia dalam jajaran pengelola dana kedaulatan terbesar di tingkat global.
Mengingat besarnya skala aset tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme pengawasan yang komprehensif. Presiden menjelaskan bahwa struktur pengawasan Danantara melibatkan lintas sektoral, mulai dari Dewan Pengawas yang diisi oleh para Menteri Koordinator, hingga keterlibatan lembaga penegak hukum dan audit negara.
"Ini adalah darah bangsa Indonesia. Jika terjadi kebocoran, bangsa kita akan berada dalam posisi yang sulit," tegasnya.
Sebagai langkah preventif tambahan, Presiden membuka peluang penempatan utusan khusus di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Danantara. Kolaborasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, hingga TNI/Polri diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang bersih dan akuntabel.
Penguatan ini dipandang sebagai upaya strategis Jakarta untuk meyakinkan pasar global bahwa transformasi pengelolaan aset negara Indonesia dilakukan dengan standar profesionalisme tertinggi dan pengawasan tanpa kompromi.
