TVRINews – Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti urgensi KEM-PPKF 2027 dalam mengantisipasi risiko global dan domestik pada Rapat Paripurna yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memulai pembahasan awal rancangan anggaran negara untuk tahun mendatang.
Dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 20 Mei 2026, fokus utama tertuju pada penguatan struktur ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, yang dipaparkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat membuka persidangan menegaskan bahwa KEM-PPKF tahun ini memegang peran yang sangat krusial.
Kebijakan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cetak biru strategis untuk membangun ketahanan ekonomi nasional.
"KEMPPKF juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujar Puan di hadapan anggota dewan dan jajaran pemerintahan.
Bukan Sekadar Angka PDB
Dalam pandangan internasional yang kerap menyoroti keberlanjutan ekonomi, parlemen Indonesia menggarisbawahi bahwa indikator keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi.
Menurut Puan, esensi dari pertumbuhan yang berkualitas adalah dampaknya yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat bawah.
Struktur anggaran yang sehat harus mampu menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru, menekan angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Selain itu, dokumen KEM-PPKF 2027 ini dirancang untuk memperkuat daya saing investasi Indonesia sekaligus menjadi perisai dalam menghadapi fluktuasi risiko ekonomi, baik yang bersumber dari dinamika geopolitik internasional maupun tantangan domestik.
Kehadiran Kepala Negara
Rapat tertinggi institusi legislatif ini juga menandai momentum penting koordinasi antarlembaga negara.
Kehadiran langsung Kepala Negara di ruang sidang paripurna memberikan sinyal kuat mengenai keseriusan pemerintah dalam menyusun arah kebijakan fiskal ke depan.
"Rapat paripurna hari ini sangat spesial karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia," kata Puan menambahkan, yang kemudian disambut apresiasi oleh para peserta rapat.
Langkah awal ini akan dilanjutkan dengan rangkaian pandangan fraksi-fraksi di DPR sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang APBN, yang akan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia di tahun 2027.
