TVRINews, Jakarta
Anggota DPR RI, Kamrussamad, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 kepada parlemen. Langkah ini dinilai sebagai sebuah tradisi baru yang membawa angin segar dalam hubungan kerja antara pemerintah dan DPR RI.
Selama ini, pemaparan KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan.
Menurut Kamrussamad, kehadiran langsung kepala negara di hadapan anggota dewan mencerminkan rasa optimisme dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan pada tahun 2027.
“Pertama, ini adalah tradisi baru di mana pemerintah, dalam hal ini presiden, langsung yang akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang langsung menyampaikan, ini menunjukkan ada optimisme dan semangat yang sangat kuat yang disampaikan oleh pemerintah terhadap capaian atau target yang ingin diwujudkan pada tahun 2027,” ujar Kamrussamad di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa dokumen KEM-PPKF 2027 memuat indikator-indikator krusial bagi hajat hidup orang banyak. Mulai dari target pertumbuhan ekonomi, nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, target capaian lifting minyak, hingga proyeksi nilai tukar rupiah untuk APBN 2027. Pembahasan awal ini menjadi acuan penting sebelum Presiden membacakan Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.
Lebih lanjut, legislator ini menyebut bahwa secara aturan tata tertib di DPR, posisi presiden memang merupakan pemegang mandat utama dalam penyampaian rencana tersebut, meskipun biasanya didelegasikan.
“Bagi kita anggota DPR senang sekali. Sebab sebetulnya di dalam tata tertib DPR, memang selalu disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Jadi, artinya apa yang tercantum di dalam tatib DPR memang adalah presiden selaku kepala pemerintahan menyampaikan KEM-PPKF sebagai pembahasan awal untuk menyusun nota keuangan APBN yang akan dibacakan pada 16 Agustus nantinya,” tambahnya.
Saat disinggung mengenai kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan potensi dampaknya terhadap kepercayaan investor, Kamrussamad menilai kehadiran langsung Presiden justru menjadi jawaban yang ditunggu oleh pasar.
Ia memaparkan bahwa sektor riil Indonesia sebenarnya masih menunjukkan performa yang solid. Investasi manufaktur di sektor riil tercatat tumbuh 7,28 persen secara tahunan (year on year) pada kuartal pertama. Meski begitu, ia tidak menampik adanya tantangan berupa aliran modal keluar (outflow) yang cukup besar di pasar keuangan, seperti pasar modal, obligasi, dan reksadana.
“Justru karena penuh ketidakpastian ini, kehadiran presiden bisa memberikan kepastian kepada market, bahwa kebijakan pemerintah on the right track. Berada di jalan yang tepat karena ini adalah perwujudan daripada amanat konstitusi Pasal 33 yang ingin diwujudkan oleh Presiden Prabowo,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa situasi ini menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan di industri keuangan untuk meyakinkan pelaku pasar bahwa arah kebijakan fiskal nasional sudah tepat.
Langkah proaktif Presiden Prabowo ini, menurut Kamrussamad, tidak hanya berfungsi untuk menjawab keraguan dari lembaga pemeringkat global dan publik internal, tetapi juga untuk membangun sinergi bauran kebijakan yang kokoh demi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Selain untuk menjawab banyak pertanyaan dari, baik internal maupun global, lembaga-lembaga pemeringkat, juga ini adalah memberikan dukungan, dorongan keyakinan. Itu yang penting. Keyakinan kepada pelaku pasar dan juga dunia usaha. Karena pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai apabila bauran kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, industri keuangan, dan dunia usaha itu berada dalam frame yang sama,” pungkasnya.
