TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mendorong kawasan industri di Indonesia memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan memperluas pemberdayaan masyarakat.
Kawasan industri diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin usai menggelar rapat bersama Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza dan perwakilan 23 kawasan industri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
"Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, dengan model pendekatan baru penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan, kita ingin kawasan-kawasan industri berkolaborasi, bergotong-royong, dan memiliki standar yang baik dalam melaksanakan model-model pemberdayaan," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Muhaimin, kawasan industri memiliki potensi besar untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat sekitar. Pengalaman perusahaan dalam membina lingkungan dan menjalankan program sosial dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, pemerintah mendorong pemetaan kantong-kantong kemiskinan di sekitar kawasan industri dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemetaan tersebut diperlukan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
"Radius tertentu dari kawasan industri itu bisa kita ketahui melalui DTSEN. Ada kantong-kantong kemiskinan yang bisa kita intervensi melalui kolaborasi di sekitar kawasan industri," katanya.
Setelah kelompok sasaran teridentifikasi, kawasan industri diharapkan dapat berkontribusi melalui berbagai program yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peluang usaha. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar siap memasuki dunia kerja sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, Muhaimin mendorong pengembangan program padat karya produktif serta kolaborasi antara kawasan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan berusaha, memperkuat rantai pasok industri, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
"Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Padat karya produktif bisa kita lakukan, kolaborasi untuk UMKM untuk mendorong kelas menengah baru, lalu tentu saja orang miskin kita latih untuk siap kerja," ucapnya.
Kemudian, Muhaimin juga menilai pengalaman sejumlah kawasan industri dalam menyelenggarakan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pembinaan pendidikan vokasi dapat menjadi praktik baik yang diterapkan di wilayah lain. Kawasan industri yang telah memiliki sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) berstandar internasional juga dinilai memiliki model yang dapat dikembangkan di lokasi strategis lainnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Muhaimin meminta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memimpin langsung koordinasi pengembangan pola kolaborasi kawasan industri. Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ke depan, Kemenko PM akan mendorong tindak lanjut yang lebih komprehensif dan sistematis agar kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri menghasilkan ekosistem pemberdayaan yang nyata.
Melalui pendekatan tersebut, kawasan industri diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi pengangguran, menekan angka kemiskinan, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
