TVRINews, Jakarta
Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Air, Retno Marsudi, menilai persoalan keamanan air kini telah berkembang melampaui isu lingkungan. Menurutnya, air juga berkaitan erat dengan keamanan ekonomi, ketahanan pangan, hingga keamanan nasional.
Hal itu disampaikan Retno saat memberikan pidato kunci dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa.
"Air memengaruhi bagaimana perekonomian tumbuh, bagaimana kota-kota kita berfungsi, bagaimana kita memproduksi pangan, serta bagaimana masyarakat menghadapi perubahan iklim,"ujar Retno dalam keterangan yang diterima tvrinews, Selasa, 6 Oktober 2026.
Retno menjelaskan, peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan perkotaan turut mendorong kebutuhan air yang semakin besar. Di sisi lain, perubahan iklim dan pencemaran memberikan tekanan tambahan terhadap ketersediaan serta kualitas sumber daya air.
Karena itu, tantangan sektor air saat ini tidak cukup hanya dengan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya air. Retno menilai diperlukan langkah nyata agar berbagai solusi dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas dan dengan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan.
Mantan Menteri Luar Negeri RI itu juga menyerukan perubahan pendekatan dalam menghadapi persoalan air. Dunia, kata dia, perlu bergeser dari pola merespons krisis menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih bijaksana dan antisipatif.
Menurut Retno, ketahanan kota juga perlu dibangun melalui integrasi pengelolaan air dengan sektor transportasi, energi, perumahan, serta berbagai layanan perkotaan lainnya. Upaya tersebut harus dibarengi dengan mobilisasi pembiayaan, inovasi, dan pengembangan talenta.
Retno menyebut berbagai solusi untuk mengatasi persoalan air sebenarnya telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memperluas penerapan solusi tersebut agar memberikan dampak yang lebih besar.
"Artinya, kita perlu menjadikan sektor air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya," ucapnya.
Retno menambahkan, pemerintah dan sistem PBB tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong aksi di sektor air. Kemitraan yang kuat dan bertanggung jawab dengan sektor swasta juga diperlukan untuk mempercepat upaya tersebut.
"Tambahan pembiayaan saja tidak cukup. Kita membutuhkan kondisi tepat dan kapasitas memadai agar investasi dapat berjalan dan memberikan hasil,"tuturnya.
