TVRINews, Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian PU untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, khususnya di wilayah rawan banjir dan tanah longsor. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi bencana sekaligus memastikan infrastruktur tetap berfungsi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Instruksi tersebut disampaikan Dody dalam kegiatan InfraTalks bertajuk Kesiapsiagaan Infrastruktur Menghadapi Akhir Tahun – Progres Penanganan Bencana, Mitigasi Risiko, dan Persiapan Nataru 2026/2027 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Dody mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tim siaga serta meminta seluruh balai, kepala satuan kerja (Kasatker), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk selalu bersiaga menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
"Kami telah menyiapkan tim siaga dan menginstruksikan seluruh balai, Kasatker, serta PPK untuk selalu standby, terutama saat memasuki musim hujan secara menyeluruh. Khusus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fokus kesiapsiagaan diarahkan pada penanganan banjir dan longsor," ujar Dody dalam keterangan yang dikutip, Sabtu, 21 November 2026.
Selain menyiagakan personel, Kementerian PU juga mempercepat normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kapasitas tampung aliran air sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan luapan sungai saat intensitas hujan meningkat.
Bahkan, Dody mengungkapkan telah meminta dukungan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dalam rapat kabinet terbatas bersama Presiden agar turut membantu pengerahan personel untuk mempercepat pekerjaan normalisasi sungai dan muara.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekaligus Kepala Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang PU, Adenan Rasyid, mengatakan Kementerian PU telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh unit kerja di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui empat langkah utama.
Keempat langkah tersebut meliputi mengaktifkan kembali posko kesiapsiagaan di setiap balai dan satuan kerja, memetakan wilayah rawan bencana, serta melakukan pemantauan dan inspeksi infrastruktur secara proaktif.
Selanjutnya, memastikan ketersediaan peralatan dan sumber daya pendukung dalam kondisi memadai serta siap digunakan. Jajaran Kementerian PU juga diminta memantau perkembangan cuaca secara berkala melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Khusus di wilayah Sumatera, penanganan tidak hanya difokuskan pada pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana, tetapi juga menjaga agar seluruh fungsi infrastruktur tetap berjalan.
Adenan menegaskan, konektivitas jalan harus dipastikan tetap terbuka untuk mendukung jalur evakuasi, distribusi logistik, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
"Prinsip utama seluruh jajaran Kementerian PU adalah memastikan seluruh infrastruktur tetap fungsional, konektivitas jalan harus tetap terbuka agar jalur evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan berjalan lancar, serta konektivitas aliran sungai harus terjaga dari sumbatan sedimentasi maupun material kayu yang dapat memicu luapan sungai kembali," kata Adenan.
Kementerian PU Siagakan Ribuan Alat Berat dan Personel
Dalam menghadapi musim hujan dan libur Nataru 2026/2027, Kementerian PU juga telah memetakan sejumlah titik rawan bencana pada jaringan jalan nasional.
Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, tercatat sebanyak 1.047 titik rawan bencana yang terdiri atas 474 titik rawan banjir, 569 titik rawan tanah longsor, serta empat titik rawan banjir akibat air laut pasang atau rob.
Untuk mengantisipasi gangguan pada jalur transportasi, Ditjen Bina Marga akan mendirikan 396 posko siaga yang dilengkapi dengan Disaster Relief Unit (DRU).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Preservasi Ditjen Bina Marga, Javid Hurriyanto, mengatakan sebanyak 2.506 unit peralatan dan material telah disiapkan untuk mendukung penanganan darurat apabila terjadi bencana di ruas jalan nasional.
"Total terdapat sekitar 2.506 unit peralatan dan material, meliputi alat berat serta bahan-bahan penanganan darurat banjir, yang siap dikerahkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana di ruas jalan nasional agar proses perbaikan dapat langsung dilaksanakan," ujar Javid.
Sementara itu, dari sektor sumber daya air, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) juga menyiagakan 2.467 unit alat berat dan peralatan pendukung yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Tak hanya itu, Kementerian PU menyiapkan 281.508 buah bahan banjiran serta material pengamanan lainnya untuk mendukung penanganan darurat bencana.
Dari sisi sumber daya manusia, Ditjen SDA mengerahkan 2.657 personel yang ditempatkan di 87 posko pada 38 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Kesiapsiagaan tersebut turut diperkuat melalui kegiatan walkthrough atau penelusuran sungai-sungai prioritas guna mengidentifikasi potensi hambatan aliran air serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PU memastikan kesiapan personel, peralatan, dan infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat pada periode Nataru 2026/2027.










