TVRINews, Jakarta
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menawarkan sejumlah agenda reformasi untuk memperkuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pencalonannya sebagai Direktur Jenderal WHO periode 2027–2032. Ia mengusung visi mewujudkan dunia yang memungkinkan setiap orang hidup lebih sehat dan panjang umur serta mendapatkan layanan kesehatan terjangkau.
Visi tersebut disampaikan Budi dalam Forum Kandidat Pertama (First Candidates' Forum) pemilihan Direktur Jenderal WHO di Jenewa, Swiss. Pencalonan Budi mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya Indonesia berkontribusi dalam menjawab tantangan kesehatan global.
Dalam pemaparannya, Budi menilai dunia tengah menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks. Mulai dari perubahan demografi, perubahan iklim, kemunculan patogen baru, keterbatasan pendanaan, hingga ancaman terhadap kerja sama multilateral.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kepemimpinan yang berani melakukan pembaruan agar WHO mampu menjawab kebutuhan kesehatan global pada masa mendatang.
"Saya mencalonkan diri untuk memperkuat WHO sebagai otoritas kesehatan paling terpercaya di dunia dan mendukung orang-orangnya yang berdedikasi," kata Menkes Budi dalam keterangan yang diterima tvrinews, Sabtu, 21 November 2026.
Berbekal pengalaman di berbagai sektor, mulai dari bidang fisika, teknologi informasi, keuangan, hingga kepemimpinannya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan reformasi kesehatan di Indonesia, Budi menawarkan tiga pilar utama dalam kepemimpinannya.
Pilar pertama berfokus pada pengembalian WHO kepada mandat utamanya sebagai lembaga yang menetapkan norma dan standar kesehatan berdasarkan bukti ilmiah.
Selain itu, ia berencana mengevaluasi berbagai program agar sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Pemanfaatan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, dan ilmu genomik, juga perlu dikembangkan dengan memastikan akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh negara.
Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan global untuk mendukung prioritas kesehatan masing-masing negara.
Budi berpandangan bahwa kedaulatan kesehatan harus berjalan seiring dengan solidaritas dan kesetaraan. Karena itu, WHO diharapkan membantu negara-negara mengembangkan satu rencana kesehatan nasional yang terintegrasi dengan satu anggaran.
Upaya tersebut juga mencakup digitalisasi data kesehatan serta pengadaan obat dan vaksin secara bersama antarnegara agar biaya lebih terjangkau.
Sementara itu, pilar ketiga diarahkan pada pembenahan internal WHO. Budi berkomitmen membangun organisasi yang lebih profesional melalui penerapan sistem rekrutmen berbasis kemampuan dan prestasi atau meritokrasi.
Ia juga mendorong kesetaraan kesempatan bagi perempuan di seluruh jenjang organisasi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, menjaga keberlanjutan pendanaan, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama antartim.
Budi menilai efektivitas sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam menetapkan arah dan target yang jelas, menempatkan sumber daya manusia yang tepat, serta memberikan kewenangan sekaligus memastikan pertanggungjawaban atas hasil kerja.
Pengalaman pribadi turut menjadi landasan Budi dalam mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih mengutamakan pencegahan penyakit.
Ia menceritakan pengalaman ibunya yang mengalami stroke dan harus menjalani kehidupan dengan disabilitas selama 15 tahun. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pemindaian medis CT scan ketika ibunya menjalani pemeriksaan.
Pengalaman itu kemudian menjadi salah satu dorongan baginya untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan deteksi dini penyakit.
Selama menjabat Menteri Kesehatan, pemerintah melakukan revitalisasi terhadap 10.000 puskesmas dan 514 rumah sakit kabupaten/kota dengan dukungan peralatan modern. Pemerintah juga menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun yang telah menjangkau lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia.
"Saya tidak dapat mengubah apa yang terjadi pada Ibu saya. Namun, saya dapat bekerja untuk memberikan masa depan yang berbeda bagi keluarga-keluarga lain,"jelasnya.
Dukungan pemerintah Indonesia terhadap pencalonan Budi ditandai dengan surat pengusulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada WHO.
Proses pemilihan Direktur Jenderal WHO selanjutnya akan melalui sejumlah tahapan. Setelah pengajuan kandidat ditutup, proses dilanjutkan dengan Forum Web yang berlangsung hingga Desember 2026.
Penyaringan kandidat akan dilakukan dalam Sidang Dewan Eksekutif WHO ke-160 (EB160) pada Januari 2027, dengan menetapkan maksimal tiga kandidat. Tahapan berikutnya adalah Forum Kandidat Kedua pada Maret 2027.
Adapun pemilihan dan penetapan resmi Direktur Jenderal WHO dijadwalkan berlangsung dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-80 (WHA80) pada Mei 2027.
Budi menyatakan kesiapannya untuk membawa pengalaman Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan dan membangun kerja sama pendanaan kesehatan global ke tingkat internasional.
Salah satu pengalaman tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam pembentukan Dana Pandemi (Pandemic Fund) saat memegang Presidensi G20.
Melalui pencalonan ini, Budi berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat WHO sebagai lembaga kesehatan dunia yang mampu memberikan manfaat bagi lebih dari 8 miliar penduduk dunia, sekaligus mewujudkan kehidupan yang lebih sehat bagi generasi sekarang dan mendatang.










