TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengembangkan modernisasi teknologi pengamatan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) dapat disampaikan secara cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, modernisasi peralatan pengamatan menjadi salah satu prioritas lembaganya. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemantauan cuaca, aktivitas gempa bumi, hingga potensi tsunami, termasuk di wilayah terpencil dan daerah rawan bencana.
“Salah satu fokus yang kami kedepankan tahun ini adalah otomatisasi. Peralatan pengamatan harus semakin otomatis dan modern agar pemantauan cuaca, gempa bumi, maupun potensi tsunami di wilayah yang jauh dan berisiko tinggi tetap terpantau secara real-time selama 24 jam penuh demi keselamatan masyarakat,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 21 November 2026.
Hal tersebut disampaikan Faisal saat bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Menurut Faisal, informasi cuaca dan iklim BMKG juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, khususnya ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak fenomena iklim, seperti El Niño dan perubahan awal musim kemarau, yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian serta ketersediaan komoditas pangan.
“Layanan informasi cuaca dan iklim BMKG kini mendukung seluruh sektor pembangunan, termasuk pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Dalam menghadapi fenomena iklim seperti El Niño atau pergeseran awal musim kemarau, informasi kami menjadi acuan krusial untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan di daerah,” jelasnya.
Pemanfaatan data dan teknologi BMKG juga diperlukan dalam berbagai aktivitas sektor pertanian dan peternakan yang dipengaruhi kondisi suhu serta kelembapan udara. Karena itu, kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait perlu terus diperkuat agar informasi MKG dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga produktivitas sektor pangan.
Di sisi pelayanan publik, Faisal menegaskan pentingnya keterhubungan sistem pelayanan BMKG, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Seluruh unit pelayanan diharapkan mampu menjaga standar kualitas layanan agar informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sistem di BMKG saling terhubung satu sama lain dari pusat hingga ke daerah. Kami terus mendorong agar seluruh unit pelayanan di daerah menjaga standar Indeks Kepuasan Masyarakat pada kategori minimal ‘Baik’ hingga ‘Sangat Baik’, sehingga manfaat informasi BMKG benar-benar dirasakan langsung oleh publik,” ucapnya.
Faisal menambahkan, peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan harus diikuti dengan penguatan tata kelola serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting, terutama untuk mendukung keselamatan transportasi, penerbangan, dan mitigasi bencana.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menilai penguatan kapasitas SDM dan penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting bagi BMKG dalam menghadapi perkembangan tantangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Menurut Rini, SDM BMKG memiliki posisi strategis dalam mendukung manajemen bencana, terutama melalui pengembangan sistem deteksi dini, koordinasi antarlembaga, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.
Rini juga mengingatkan bahwa Asta Cita ke-8 menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan sistem deteksi kebencanaan.
“Di sinilah SDM Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memainkan peran kunci dalam manajemen bencana, melalui pengembangan sistem deteksi, koordinasi antarlembaga dan sinergi dengan swasta dan masyarakat untuk mendukung penanggulangan bencana yang lebih efektif,” ungkap Rini.
Selain peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi, Rini mendorong BMKG agar lebih proaktif dalam mengintegrasikan berbagai layanan informasi MKG.
Integrasi layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan publik.
Sinergi BMKG dan Kementerian PANRB diharapkan terus diperkuat melalui pengembangan SDM, modernisasi teknologi, serta pembenahan tata kelola pelayanan publik. Dengan demikian, layanan informasi MKG dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.










