TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengaku prihatin atas temuan Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bali, yang mencatat lebih dari 400 siswa tingkat SMP belum mampu membaca dan mengeja.
Menurut politisi Fraksi Golkar tersebut, kondisi ini merupakan peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
Ia menegaskan perlunya intervensi cepat dan strategi pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan siswa.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak pun kehilangan hak dasarnya untuk bisa membaca. Literasi adalah fondasi segala proses belajar, dan ketika 400 anak tidak bisa membaca di jenjang SMP, berarti ada mata rantai yang terputus dalam sistem pendidikan kita yang harus segera kita perbaiki,” ujar Hetifah dalam keterangannya kepada tvrinews.com, Kamis, 10 April 2025.
Hetifah menilai kondisi di Buleleng merupakan peringatan keras yang harus menjadi perhatian daerah lain di Indonesia. Ia meyakini, situasi serupa bisa terjadi di wilayah lain, namun belum terungkap akibat minimnya pelaporan dan asesmen literasi yang menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama kementerian terkait harus segera memperbarui data kemampuan literasi siswa secara nasional, termasuk di madrasah dan pendidikan non-formal.
“Kita perlu pendekatan yang lebih personal, pembelajaran berdiferensiasi, dan intervensi dini yang melibatkan guru, psikolog pendidikan, serta pendamping khusus, terutama jika ditemukan kasus seperti disleksia,” kata Hetifah.
Ia juga mengusulkan agar regulasi mengenai kewajiban kenaikan kelas ditinjau ulang, agar tidak menutupi fakta bahwa ada siswa yang belum menguasai kompetensi dasar.
Sebagai Ketua Komisi X, Hetifah menegaskan komitmennya untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dan mendukung kebijakan percepatan literasi yang menyasar langsung sekolah-sekolah dengan kebutuhan khusus.
“Ini bukan hanya tentang Buleleng. Ini tentang wajah masa depan pendidikan Indonesia. Kita perlu bergerak cepat dan bersama. Komisi X DPR RI siap mendorong sinergi antarlembaga dan mengawalnya secara serius,” tutur Hetifah.
Baca Juga: APPDI Sambut Instruksi Presiden Prabowo soal Penghapusan Kuota Impor Daging
