TVRINews, Jakarta
Komisi V DPR RI meminta pemerintah daerah lebih aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie saat menerima audiensi Komisi II DPRD Kota Palangka Raya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Syauqie mengatakan kebutuhan infrastruktur di daerah harus dipetakan secara jelas agar dapat disesuaikan dengan program yang dimiliki pemerintah pusat. Salah satu yang dapat didorong adalah perbaikan fasilitas pendidikan yang kondisinya sudah membutuhkan penanganan.
“Daerah perlu memetakan sekolah mana saja yang kondisinya sudah membutuhkan rehabilitasi. Data itu kemudian bisa disampaikan untuk disesuaikan dengan program rehabilitasi yang tersedia,” kata Syauqie dalam keterangannya, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak harus sepenuhnya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Sejumlah kebutuhan dapat diperjuangkan melalui program kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Ia mencontohkan fasilitas pendukung masyarakat yang dapat diusulkan melalui program pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Tidak semua kebutuhan harus dibebankan kepada anggaran daerah. Ada program pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani secara bertahap,” ujarnya.
Politisi Fraksi PAN tersebut juga meminta pemerintah daerah membangun komunikasi dengan kementerian dan balai teknis. Koordinasi sejak tahap perencanaan dinilai dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus memperbesar peluang usulan daerah masuk dalam prioritas pembangunan.
Syauqie menegaskan DPR memiliki peran untuk membawa aspirasi masyarakat di daerah pemilihan ke tingkat nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menyampaikan kebutuhan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas warga.
“Sampaikan apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita akan melihat dan memperjuangkannya sesuai dengan program yang ada, sehingga keterbatasan anggaran tidak menghentikan pembangunan,” tegas Syauqie.
Komisi V DPR RI berharap pola kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperkuat, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
