TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan kekuatan ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan bangsa Indonesia ke depan. Karena itu, stabilitas politik dan keamanan perlu terus diperkuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Hal tersebut disampaikan Djamari saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
"Saya menyadari bahwa kekuatan ekonomi kita akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kekuatan bangsa ini ke depan," kata Djamari dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 30 September 2026.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa dukungan kondisi politik dan keamanan yang stabil.
"Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut," ujarnya.
Kemudian Djamari mengatakan, pemerintah berkepentingan menciptakan kondisi yang aman dan kondusif agar dunia usaha dapat memanfaatkan berbagai potensi nasional. Ia juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan.
"Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha," tuturnya.
Ia menjelaskan, Kemenko Polkam memiliki fungsi koordinasi terhadap sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, dan BIN, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan.
Lebih lanjut, Djamari menilai komunikasi langsung dengan dunia usaha penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Persoalan tersebut selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya.
"Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan," ucapnya.
Djamari berharap Rakornas Kadin dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha, sekaligus menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik, hukum, dan keamanan.
Menurutnya, penegakan hukum yang baik diperlukan untuk menjaga stabilitas politik, sementara kondisi ekonomi yang baik turut mendukung terciptanya keamanan.
Bambang berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam dapat memperkuat kepastian hukum dan stabilitas nasional sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil serta perlindungan terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
"Jangan sampai pengusaha yang benar justru disalahkan, sementara yang salah dibenarkan, hanya untuk mencapai kepentingan tertentu," tegas Bambang.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menambahkan, stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.
Ia menyoroti tiga hal utama bagi dunia usaha, yakni kepastian berusaha, industri pertahanan sebagai penggerak ekonomi, serta ketahanan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional.
"Di sinilah Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah untuk merealisasikannya. Saya berharap Rakornas ini menghasilkan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah serta Kadin Indonesia. Selain itu, mari kita juga perkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah," imbuh Anindya.
