TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus mengajak berbagai pihak untuk mewujudkan hasil nyata semangat resiliensi berkelanjutan di tengah ancaman bencana yang meningkat. Pembelajaran gempa bumi Yogyakarta 20 tahun lalu merefleksikan pentingnya kolaborasi banyak pihak.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, resiliensi sejati dapat terwujud ketika berbagai institusi bekerja sama secara terpadu.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengubah berbagai upaya yang terfragmentasi menjadi langkah yang selaras dan memberikan dampak nyata. Hal itu tercermin dalam proses pemulihan pascagempa Yogyakarta yang melibatkan warga, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga mitra internasional.
“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” kata Febrian pada pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan ADEXCO 2026, di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Di sisi lain, Febrian juga menyampaikan bahwa perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan semakin saling terkait. Namun, institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, dan sistem akuntabilitas sering kali berkembang secara terpisah. Jadi, tantangan saat ini bukan sekadar membuat lebih banyak kebijakan, kerangka kerja, atau institusi.
“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” ujarnya,
Febrian menambahkan, kita harus berhenti memperlakukan resiliensi sebagai sekadar agenda di seputar pembangunan. Resiliensi harus menjadi kualitas dari pembangunan itu sendiri.
“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” kata Wamen Febrian.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan terdapat tiga prioritas yang perlu diperkuat untuk mengintegrasikan arsitektur resiliensi.
Pertama, memperkuat pendekatan yang melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan agar berbagai institusi dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kedua, menyelaraskan modal. Prioritas pada upaya pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan dapat dikoneksikan dengan lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan,” ujar Raditya.
Ketiga, mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Prioritas pada komitmen global dan strategi nasional dapat diterjemahkan ke dalam aksi yang dipimpin secara lokal, dipercaya oleh masyarakat, dan mampu menghasilkan pencapaian yang terukur.
“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Raditya.
Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026, BNPB mengajak semua pihak untuk memanfaatkan empat hari ini untuk bertukar pikiran, membangun koneksi dan menginisiasi aksi nyata.
ADEXCO 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari Seri Energi dan Teknik Indonesia dengan tema “Sustainability for Industrial Transformation.”
GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 pada akhirnya bermuara pada satu ambisi bersama untuk memastikan bahwa pembangunan dapat terus berlanjut, bahkan di dunia yang menghadapi peningkatan risiko dan ketidakpastian.
