TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dan Lanny Jaya mempercepat verifikasi dan pendataan warga terdampak konflik sosial.
Ribka menilai bahwa data yang akurat menjadi kunci agar hak masyarakat, termasuk bantuan dan santunan jiwa dari Kementerian Sosial, dapat segera disalurkan kepada para korban.
“Khusus untuk dari Kementerian Sosial, santunan jiwa biasanya ada sebagai bentuk perhatian kita, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapak Gubernur dan para Bupati bisa menyiapkan data,” kata Ribka di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, validasi data juga diperlukan untuk memastikan pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai dampak konflik sekaligus menentukan kebutuhan pemulihan di lapangan.
Berdasarkan laporan daerah, konflik tersebut mengakibatkan kerusakan 300 rumah warga, satu gereja, tiga gedung sekolah dasar, dan dua unit PAUD. Selain itu, satu jembatan gantung terputus dan ribuan warga sempat mengungsi.
Ribka menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung proses rekonstruksi serta pemulihan infrastruktur sosial di wilayah terdampak telah berjalan. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan pascakonflik dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kementerian dan lembaga atas perhatian dan dukungan dalam mempercepat pemulihan masyarakat di Papua Pegunungan. Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani.
“Saya sekali lagi atas nama Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas izin Tuhan sehingga hari ini memberikan satu penghormatan dan juga perhatian yang serius dan bermakna,” pungkasnya.
