TVRINews, Bantul
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung warga penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis 4 Juni 2026.
Peninjauan lapangan ini juga diikuti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta jajaran pejabat terkait lainnya.
Rombongan meninjau langsung kondisi fisik rumah salah satu warga penerima bantuan. Rumah tersebut diketahui masih berdinding anyaman bambu yang telah lapuk serta beralaskan lantai tanah.
Selain itu, hunian tersebut juga hanya berdiri di atas fondasi berupa barisan batu tanpa rekatan semen, yang menunjukkan bahwa bangunan rumah berdiri tidak kokoh. Penerima bantuan tersebut juga telah terdata resmi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan dialog langsung Mendagri dengan penghuni rumah, terungkap bahwa rumah itu telah ditempati sejak tahun 1984 silam dan belum pernah tersentuh bantuan dari pihak mana pun. Mendagri mengaku bersyukur karena rumah tidak layak huni tersebut akan segera dibangun total melalui Program BSPS.
"Alhamdulillah," ujar Mendagri saat meninjau rumah penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menjelaskan bahwa program bedah rumah ini tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan maupun perkotaan saja. Lebih dari itu, program strategis nasional tersebut juga gencar menyasar rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan Indonesia.
Ia menegaskan, pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan bukan hanya demi aspek pemerataan pembangunan semata. Kebijakan ini juga memiliki tujuan besar untuk memperkuat pertahanan negara di beranda terdepan melalui penguatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat.
"Jadi [Menteri PKP] Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh," ujar Mendagri.
Mantan Kapolri ini juga menceritakan bahwa dirinya bersama Menteri PKP telah mengunjungi langsung kantong-kantong rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Salah satu daerah yang dikunjungi adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang belum lama ini diterjang musibah banjir bandang hingga merusak ratusan rumah warga.
"Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu (BSPS) hampir 600-an rumah di sana, sekarang [pelaksanaan programnya] lagi jalan," ujarnya.
Sebagai informasi, selain meninjau langsung rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul, rombongan menteri juga menyempatkan diri berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya.
Dalam momentum itu, dilakukan pula peresmian secara simbolis dimulainya pelaksanaan Program BSPS di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
