TVRINews, Jakarta
Evaluasi Operasional 27 Ribu Titik Dilakukan Demi Pemerataan Wilayah 3T.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penangguhan sementara (moratorium) pembangunan unit dapur baru untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), strategis ini diambil guna mengoptimalkan tata kelola puluhan ribu dapur yang sudah berjalan, sekaligus mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah pinggiran.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa saat ini prioritas utama lembaga adalah melakukan pembenahan dan standardisasi terhadap lebih dari 27.000 dapur operasional yang tersebar di berbagai wilayah.
"Kami akan membereskan terlebih dahulu operasional dari sekitar 27.000 lebih dapur yang saat ini sudah berjalan dan dalam tahap persiapan," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
Efisiensi Anggaran dan Penataan Kuota
Menurut Nanik, penghentian sementara ekspansi ini bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran akibat overkapasitas di satu wilayah. BGN akan melakukan pemetaan ulang berbasis kebutuhan riil di tingkat kecamatan agar sebaran fasilitas logistik ini menjadi lebih efisien.
Pihak otoritas menekankan bahwa pembukaan pendaftaran unit dapur baru hanya akan kembali dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan pasokan di suatu daerah.
"Jika sebuah kecamatan dinilai sudah cukup dengan enam unit dapur, maka jumlah tersebut akan dipertahankan. Kami mengerem dulu untuk menata efisiensi, mengingat adanya biaya sewa dapur yang harus diperhitungkan," tambahnya.
Mengalihkan Kompas ke Wilayah 3T
Kebijakan moratorium ini juga didorong oleh ketimpangan distribusi fasilitas yang ada saat ini. Data internal BGN menunjukkan adanya penumpukan titik dapur gratis di kawasan aglomerasi perkotaan, sementara wilayah periferi masih belum terjangkau secara maksimal.
Langkah reorientasi ini disebut sebagai pengejawantahan langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan asas keadilan sosial dalam pemenuhan gizi nasional.
"Presiden memberikan arahan tegas agar kami memprioritaskan wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang selama ini belum tersentuh," pungkas Nanik.
Melalui pendekatan yang lebih terukur ini, BGN menargetkan seluruh anak di wilayah prioritas dapat menerima hak pemenuhan gizi secara merata tanpa membebani keuangan negara dengan manajemen logistik yang tidak efisien.
