TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menilai data yang akurat menjadi faktor penting dalam memperkuat industri kesehatan nasional sekaligus mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lantaran hal tersebut, seluruh pelaku usaha di sektor kesehatan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta. Menurutnya, sektor kesehatan saat ini menjadi salah satu sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya itu, ia mengatakan jika kondisi tersebut dinilai perlu didukung dengan kebijakan berbasis data agar potensi sektor kesehatan dapat berkembang lebih optimal.
“Kalau sektor-sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata nasional kita dorong lebih cepat, peluang mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan semakin besar. Sektor kesehatan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, sejumlah subsektor kesehatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6 persen, industri farmasi 7,5 persen, dan industri alat kesehatan mencapai sekitar 12 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Meski demikian, kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional dinilai belum tergambar secara menyeluruh karena berbagai aktivitas usaha kesehatan masih tersebar dalam sejumlah kategori statistik ekonomi.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah ingin memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha kesehatan, investasi, serapan tenaga kerja, hingga kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Menkes mengajak rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, industri alat kesehatan, hingga organisasi profesi kesehatan agar aktif memberikan data yang akurat selama proses pendataan berlangsung.
“Kalau data yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Karena itu saya mengajak seluruh pelaku usaha dan organisasi di sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memetakan kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
“Sensus Ekonomi pada esensinya merupakan general check-up bagi ekonomi Indonesia. Melalui sensus ini kita dapat melihat kondisi terkini ekonomi nasional sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Amalia.
Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah, menegaskan bahwa sektor kesehatan kini tidak hanya berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang.
“Data yang lengkap dan berkualitas akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, memperbaiki regulasi, mendorong investasi, serta mempercepat transformasi kesehatan nasional,” ujar Asnawi.
Pemerintah berharap data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi fondasi dalam memperkuat industri kesehatan nasional, meningkatkan investasi, serta mendukung transformasi sektor kesehatan yang berkelanjutan.
