TVRINews, Jakarta
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal pelaksanaan Program SMK Go Global, salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, saat melakukan konsultasi dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor BPKP, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026.
Christina mengatakan, konsultasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Program SMK Go Global yang merupakan arahan langsung Presiden RI untuk memperkuat kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.
"Konsultasi ini merupakan upaya Kementerian P2MI mempersiapkan pelaksanaan program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional," ujar Christina dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurutnya, pendampingan dari BPKP diperlukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pendampingan juga mencakup aspek pengadaan yang menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi program.
"Kami ingin memastikan tata kelola di Kementerian P2MI, utamanya terkait proses pengadaan berjalan baik sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, kami juga meminta pendampingan dari BPKP agar program ini berjalan taat asas," ucapnya.
Kemudian Christina menegaskan, pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan penting dilakukan agar seluruh tahapan program tetap berada pada koridor regulasi dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara.
"Kami ingin memastikan seluruh proses on the right track, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegasnya.
Program SMK Go Global merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri dan pasar kerja internasional.
Melalui sinergi dengan BPKP, Kementerian P2MI berharap tata kelola dan pengawasan program dapat semakin kuat sehingga pelaksanaannya berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Kementerian P2MI berkomitmen menjalankan setiap program strategis pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta orientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," tuturnya.
