TVRINews, Kupang
Mengubah rute kunjungan demi berdialog langsung di perbatasan, Wapres berjanji atasi isolasi wilayah dan optimalkan layanan dasar di Amfoang.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemulihan layanan dasar di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusul peninjauan langsung terhadap kerusakan fasilitas publik yang memicu keterisolasian warga.
Agenda kerja secara mendadak demi merespons aspirasi kelompok mahasiswa dan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, pada Jumat 22 Mei 2026. Wilayah yang berbatasan langsung dengan eksklave Timor Leste, Oecusse, tersebut dilaporkan tengah menghadapi kendala serius pada konektivitas fisik dan akses kesehatan.
Kebijakan ini sekaligus merefleksikan doktrin pembangunan "Indonesia-sentris" yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menuntut pemerataan hak pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote," ujar Gibran dalam dialog terbuka bersama warga setempat. "Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang." Dikutip Sabtu 23 Mei 2026.
Krisis Konektivitas dan Urgensi Sosial
Peninjauan di lapangan menunjukkan dua infrastruktur jembatan utama mengalami kerusakan parah. Dampak dari disfungsi struktural ini dinilai membebani mobilitas harian warga, termasuk memicu risiko keselamatan bagi anak-anak sekolah yang terpaksa menyeberangi sungai, serta menghambat akses darurat bagi ibu hamil.
Menanggapi situasi tersebut, Wapres menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk segera merumuskan solusi teknis melalui kementerian sektoral.
(Wapres Gibran saat berdialog dengan Petani Budidaya Rumput Laut Rote Ndao NTT (Foto: BPMI Sekretariat Wakil Presiden))
"Saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua," tegas Wapres Gibran.
Selain kelumpuhan transportasi, laporan sosiologis dari masyarakat lokal mengonfirmasi adanya defisit pelayanan dasar lainnya, meliputi:
• Keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
• Belum meratanya cakupan jaringan listrik desa dan infrastruktur telekomunikasi.
• Belum beroperasinya fasilitas rumah sakit lokal yang telah selesai dibangun.
Koordinasi Lintas Sektoral
Menanggapi ketimpangan operasional tersebut, Wakil Presiden menegaskan akan segera melakukan rekonsiliasi kebijakan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina (Persero).
Target utamanya adalah fungsionalisasi aset kesehatan yang terbengkalai serta pemenuhan kuota energi di wilayah perbatasan.
"Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan," ungkapnya.
Pemerintah menegaskan bahwa orientasi pembangunan nasional kini difokuskan untuk mengikis disparitas antarwilayah, keluar dari paradigma lama yang berpusat di Pulau Jawa. "Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa-sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia-sentris. Termasuk NTT," tambah Gibran.
Dalam forum yang sama, perwakilan masyarakat juga menyampaikan urgensi penyediaan air bersih, realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penyelesaian isu-isu residual terkait perbatasan darat antara RI dan Timor Leste.
Sebagai langkah taktis, Wapres menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dan menjaga jalur koordinasi vertikal agar implementasi program penanganan dapat berjalan secara terpadu.
Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan kerja tersebut adalah Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki.
