TVRINews, Palembang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi musim kemarau 2026 dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Upaya tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla di Lapangan Griya Agung, Palembang, Rabu, 6 Mei 2026.
Apel kesiapsiagaan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala KSP, Gubernur Sumatera Selatan, hingga unsur Forkopimda.
Faisal mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026. Sementara di Sumatera Selatan, musim kemarau diperkirakan dimulai pada Mei 2026, lebih cepat dibanding kondisi normal.
Menurutnya, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering atau berada pada kategori bawah normal, dengan puncak kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
BMKG juga mengingatkan adanya peningkatan potensi El Nino yang dapat memicu penurunan curah hujan.
Berdasarkan pemantauan terbaru, peluang El Nino berkembang pada kategori moderat mencapai sekitar 92 persen dan berpotensi menjadi kuat sebesar 14 persen.
“Kondisi ini harus diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko Karhutla, terutama di wilayah lahan gambut,”kata Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Mei 2026.
Sebagai langkah pencegahan, BMKG bersama BNPB terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Teknologi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data pemantauan tinggi muka air tanah di lahan gambut secara real time.
Jika kondisi air tanah mengalami penurunan hingga level tertentu, tim modifikasi cuaca akan segera melakukan penyemaian awan untuk menjaga kelembapan lahan agar tidak mudah terbakar.
Sementara itu, Djamari menegaskan Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah prioritas pengendalian Karhutla nasional karena memiliki tingkat kerawanan tinggi dan riwayat kebakaran yang berulang.
Ia mengapresiasi penurunan luas lahan terbakar di Sumatera Selatan. Pada 2024, luas Karhutla tercatat sekitar 15.422 hektar dan berhasil ditekan menjadi 5.939 hektar pada 2025.
Meski demikian, pemerintah tetap mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Seluruh pihak harus bergerak lebih cepat dan lebih terpadu agar potensi Karhutla bisa dicegah sejak dini,”ungkap Djamari.
Ia juga meminta kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat meningkatkan patroli, kesiapan personel, integrasi data hotspot, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.
Berdasarkan pemetaan BPBD Sumatera Selatan, terdapat 12 kabupaten dan kota prioritas rawan Karhutla pada 2026. Sejumlah daerah yang masuk kategori rawan di antaranya Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Muara Enim, Lahat, dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan).
BMKG berharap penguatan mitigasi dan sinergi lintas sektor dapat menekan risiko Karhutla selama musim kemarau 2026 sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian tetap terjaga.
