TVRINews, Jakarta
Pimpinan DPR RI menggelar audiensi dengan perwakilan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026. Pertemuan ini dimanfaatkan para pekerja untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan rumah layak hingga dorongan perubahan regulasi ketenagakerjaan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan buruh terkait akses terhadap program perumahan nasional, termasuk program pembangunan 3 juta rumah.
“Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri Perumahan, untuk melihat kemungkinan adanya alokasi bagi buruh dalam program tersebut,” ujar Dasco dalam keterangannya, Jumat, 1 Mei 2026.
Menurutnya, kepastian skema dan porsi bagi pekerja perlu diperjelas agar program tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kalangan buruh.
“Harus ada kejelasan berapa porsi yang bisa diberikan kepada buruh, sehingga harapan untuk memiliki rumah layak bisa terealisasi,” katanya.
Selain itu, DPR juga menerima masukan terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para buruh mendorong adanya evaluasi hingga revisi terhadap regulasi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dasco menegaskan DPR membuka ruang pembahasan terhadap berbagai usulan yang masuk.
“Masukan terkait revisi undang-undang sudah banyak kami terima. Ini akan kami dalami, termasuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses legislasi ke depan.
“Silakan sampaikan secara lengkap, agar bisa kami jadikan dasar dalam pembahasan bersama pemerintah,” ujarnya.
Di luar forum audiensi, sejumlah elemen buruh juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka membawa sejumlah tuntutan, antara lain pencabutan UU Cipta Kerja, pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru, reformasi sistem pengupahan, hingga penghapusan sistem outsourcing.
DPR menilai dialog antara pekerja dan pembuat kebijakan perlu terus dilakukan guna mencari titik temu atas berbagai kepentingan.
“Kami ingin aspirasi buruh tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada,” pungkas Dasco.
