TVRINews, Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terus mempercepat penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh, salah satunya dengan membersihkan lumpur, sampah, dan material sisa bencana yang menutup sejumlah fasilitas publik serta kawasan permukiman.
Hingga 9 Agustus 2026, Kementerian PU telah menangani sebanyak 33.163,69 ton material bencana dari sejumlah wilayah terdampak di Aceh. Pembersihan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum, lingkungan, serta layanan dasar masyarakat.
Dody menyebut penanganan material lumpur menjadi salah satu pekerjaan yang diprioritaskan, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami dampak sedimentasi dan timbunan lumpur cukup besar.
“Penanganan lumpur menjadi salah satu prioritas utama. Sejak awal bencana, sedimentasi dan lumpur merupakan salah satu permasalahan utama pascabencana Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Karena itu harus segera dibersihkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan lingkungan dapat dipulihkan,” kata Dody dalam keterangan resmi, Senin, 10 Agustus 2026.
Pembersihan material bencana dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Proses tersebut melibatkan tenaga serta peralatan yang dikerahkan langsung ke wilayah terdampak.
(Foto: Kementerian PU)
Selain mengangkut material bencana, Kementerian PU juga telah melakukan pemulihan pada ratusan fasilitas publik. Hingga 9 Agustus, sebanyak 650 lokasi fasilitas umum di Aceh telah selesai dibersihkan.
Penanganan juga dilakukan di kawasan permukiman. Sebanyak 68 kawasan permukiman telah ditangani dengan fokus pada pengangkutan lumpur, sampah rumah tangga, serta material lain yang menghambat aktivitas warga.
Pemulihan pascabencana tidak hanya diarahkan pada pembersihan permukaan. Kementerian PU juga memperbaiki infrastruktur sanitasi dan persampahan yang terdampak agar pelayanan dasar masyarakat dapat kembali berjalan.
Dari 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terdampak bencana, lima lokasi telah selesai ditangani. Sementara lima TPA lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Untuk fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), seluruh 10 lokasi yang terdampak telah berhasil diselesaikan penanganannya.
Kementerian PU juga melanjutkan pemulihan sejumlah infrastruktur dasar lainnya dengan menyesuaikan tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Infrastruktur tersebut mencakup sistem penyediaan air minum, jalan, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air.
Dody menegaskan penanganan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh. Pembersihan material menjadi tahap awal untuk membuka kembali akses dan aktivitas warga, sementara pemulihan infrastruktur diperlukan agar pelayanan dasar dapat kembali berjalan secara bertahap.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mempercepat pemulihan Aceh setelah bencana, sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan fasilitas dasar kembali berfungsi.
