TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan pemerintah untuk memastikan aspirasi daerah diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, aspirasi yang diserap DPD RI perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Peran DPD dalam mendorong lahirnya regulasi juga perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
"Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali," ujar Ribka dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Minggu, 8 November 2026.
Ia berharap peran DPD RI semakin kuat, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan di tengah perbedaan kapasitas fiskal antardaerah.
Menurutnya, kesenjangan kemampuan keuangan daerah perlu menjadi perhatian dalam upaya mencapai target Indonesia Emas 2045.
"Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah," kata Ribka.
Ribka mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki data dan peta kapasitas fiskal daerah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kemampuan keuangan terbatas.
Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Ia mendorong agar intervensi pemerintah diprioritaskan bagi daerah dengan kapasitas fiskal lemah, terutama melalui program-program prorakyat.
Dengan begitu, manfaat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Lebih lanjut, Ribka menilai berbagai tantangan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat antarkementerian dan lembaga.
Sinergi tersebut diperlukan agar dukungan pemerintah dapat disalurkan secara terarah sesuai kebutuhan daerah.
