TVRINews – Lampung
Geopolitik Timur Tengah Mengancam Devisa, Fokus Dialihkan ke Asia-Pasifik
Ketegangan geopolitik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas sektor pariwisata nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan kalibrasi ulang terhadap target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) guna memitigasi risiko penurunan devisa negara.
Dalam kunjungan kerja reses di Lampung pada Kamis 23 April, Putra menekankan bahwa dinamika global saat ini mengharuskan Indonesia untuk bersikap lebih pragmatis.
Melemahnya arus kunjungan dari pasar tradisional Eropa yang selama ini menjadi tumpuan kategori high-value menuntut langkah mitigasi yang cepat dan terukur.
"Kita harus realistis. Kondisi geopolitik dunia saat ini tidak menguntungkan pariwisata. Oleh karena itu, kita harus cepat mengubah fokus," ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Optimalisasi Pasar Regional
Putra mencatat bahwa konflik di Timur Tengah secara langsung berdampak pada profil kunjungan turis Eropa yang dikenal memiliki durasi tinggal lama (long stay) serta daya belanja tinggi (high spending).
Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar Kementerian Pariwisata memperkuat penetrasi pada pasar yang lebih stabil secara geografis dan politik bagi Indonesia, yakni kawasan Asia, Australia, dan Selandia Baru.
Menurutnya, pariwisata harus tetap menjadi motor penggerak ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ia pun mendesak pemerintah agar tidak menunda eksekusi kebijakan insentif bagi wisatawan asing.
Strategi Segmentasi Visa
Selain perubahan peta target, Putra menyoroti pentingnya reformasi kebijakan administrasi masuk ke Indonesia. Ia membagi profil wisman ke dalam dua kategori strategis yang membutuhkan pendekatan berbeda:
1. Segmen Prioritas Kenyamanan: Meliputi turis dari negara maju seperti Jepang dan Australia. Bagi mereka, efisiensi birokrasi dan ketiadaan antrean panjang lebih krusial dibandingkan biaya visa.
2. Segmen Sensitif Harga: Meliputi pasar besar seperti Cina dan India. Kelompok mass tourism ini sangat mempertimbangkan biaya tambahan seperti Visa on Arrival (VoA).
"Jika kita berikan fasilitas bebas visa, ini menjadi solusi win-win. Kita mendapatkan turis yang mengejar kenyamanan sekaligus turis yang mengejar efisiensi biaya," tambah Putra, merujuk pada usulan kebijakan bebas visa yang lebih agresif yang sebelumnya telah ia sampaikan dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
Putra menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa momentum ekonomi tidak boleh hilang.
Di tengah situasi dunia yang kompleks, daya saing Indonesia sebagai destinasi yang aman dan mudah diakses harus menjadi prioritas utama demi memastikan aliran devisa tetap stabil.
