TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Dengan pencabutan tersebut, surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Yusril menjelaskan, pencabutan dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang memenangkan gugatan Subhan Palal.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Yusril, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Ketentuan itu sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Yusril menilai, setelah surat keterangan penyetaraan dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus. Ia menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.
Ia menambahkan, putusan kasasi MA mengubah kedudukan hukum persoalan penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, surat keterangan tersebut menjadi salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan pendidikan. Namun, kini dokumen itu telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yusril Soroti Persyaratan Pendidikan Wakil Presiden
Yusril juga menyoroti implikasi pencabutan surat keterangan tersebut terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat penyetaraan, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden perlu menjadi perhatian serius.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.
Terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai surat keterangan tersebut, Yusril memperkirakan perkara itu juga akan menghadapi persoalan hukum terkait objek sengketa.
Ia menilai, pencabutan surat keterangan yang menjadi objek gugatan dapat memengaruhi kelanjutan pemeriksaan perkara karena tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa majelis hakim.
"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," jelas Yusril.
Bantah Jadi Ketua Tim dalam Polemik Ijazah Gibran
Di tengah polemik tersebut, Yusril menegaskan posisinya sebagai Menko Kumham Imipas adalah mengoordinasikan persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Ia membantah anggapan dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," tegas Yusril.
Ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
