TVRINews, Nusa Tenggara Barat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, 19 Mei 2026.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jajaran gubernur, Forkopimda, TNI-Polri, hingga unsur pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Maruarar memaparkan berbagai capaian dan program prioritas Kementerian PKP melalui tayangan video 21 capaian kinerja sektor perumahan. Ia menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak.
"Terima kasih kepada Pak Mendagri, kita sudah membuat kebijakan SKB 3 Menteri yang sangat pro rakyat, yang pertama BPHTB dan PBG gratis untuk MBR dan Presiden Prabowo adalah yang pertama membuat kebijakan ini serta membuktikan kalau birokrasi kita berjalan dengan lebih cepat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor perumahan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan sinergi dan semangat gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
"Bagaimana kekuatan kepercayaan dan gotong royong dari berbagai pihak yang berkenan untuk membantu bidang perumahan ini menjadi bukti kita kompak dan apabila dengan konsep yang jelas kita akan dapat dukungan sinergi yang kuat," ucapnya.
Lebih lanjut, Maruarar juga menekankan berbagai program unggulan Kementerian PKP akan semakin mempercepat pemerataan pembangunan perumahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya MBR di berbagai daerah.
Sementara itu, Tito Karnavian mengapresiasi percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di NTB. Ia menyebut NTB menjadi salah satu provinsi dengan capaian tertinggi dalam penerbitan izin pembangunan rumah rakyat.
"Provinsi NTB menjadi yang tertinggi mengeluarkan 64 izin PBG dengan bentuk 6.170 unit rumah," kata Tito.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai menjadi langkah bersejarah dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
