TVRINews, Jakarta
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Prasetyo, koordinasi lintas sektor yang saat ini berjalan dinilai sudah cukup kuat dalam menangani karhutla di lapangan. Pemerintah kini lebih berfokus pada penguatan personel dan sarana pendukung.
“Saya kira belum, karena hasil penanganan di lapangan dengan koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat. Kalau ada keperluan penambahan peralatan, termasuk helikopter water bombing, APD, maupun penambahan pasukan, semuanya sudah dikerjakan,” ujar Prasetyo ujar Prasetyo pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Ia menambahkan, sebanyak tiga batalion tambahan telah mulai beroperasi untuk memperkuat upaya pemadaman.
“Hari ini penambahan personel dari tiga batalion sudah beroperasi. Sama-sama kita keroyok,” katanya.
Prasetyo menjelaskan pembagian wilayah penanganan dilakukan untuk mempercepat respons, bukan membatasi tanggung jawab masing-masing pihak.
Koordinasi tersebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang bertanggung jawab mengawal wilayah tertentu.
“Ada Menko Polkam, ada Menko PM. KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan penanganan,” ucapnya.
