TVRINews, Jakarta
Kementerian Pertahanan bersama TNI memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan kekuatan personel dan berbagai sarana pendukung untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
"Secara keseluruhan, kekuatan personel dan materiil yang telah disiapkan tersebut merupakan bagian dari langkah kesiapsiagaan untuk mendukung penanganan bencana secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi," kata Tri Budi dalam konferensi pers, Selasa, 8 September 2026.
Untuk menghadapi situasi erupsi, sebanyak 2.329 personel telah disiagakan. Kekuatan tersebut terdiri atas 1.012 personel jajaran Kodam I/Bukit Barisan, 160 personel Polri, serta 107 personel dari instansi lainnya. Selain kekuatan utama, pemerintah juga menyiapkan 1.050 personel cadangan yang berasal dari tiga kesatuan setingkat kompi.
Kesiapan personel tersebut didukung berbagai peralatan dan kendaraan. Di antaranya 31 unit truk, delapan unit ambulans, satu unit mobil komando, 11 unit kendaraan pemadam kebakaran, serta 10 unit sarana pendukung lainnya.
Sejumlah perlengkapan penunjang juga telah dipersiapkan, mulai dari tenda, dapur lapangan dan SPPG, alat kesehatan, genset, perangkat Starlink, repeater, hingga tiga unit drone.
Tri Budi menegaskan, kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan TNI dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
"Kementerian Pertahanan bersama TNI akan memberikan dukungan secara optimal dan terkoordinasi, baik dalam proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, dukungan kesehatan maupun logistik," tuturnya.
Ia menambahkan, penanganan bencana dilakukan dengan mengedepankan sinergi bersama BNPB, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh unsur penanggulangan bencana.
Kementerian Pertahanan juga memastikan seluruh operasi penyelamatan dan dukungan penanganan bencana terus dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan dan perlindungan secara cepat dan tepat.
