TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar penyusunan APBN 2027 tidak hanya mengejar kebutuhan fiskal jangka pendek. Menurut Puan, setiap kebijakan anggaran harus tetap menjaga keberlanjutan keuangan negara dan mempertimbangkan kepentingan generasi berikutnya.
Puan menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menilai pengelolaan defisit dan utang perlu ditempatkan dalam batas yang terukur. Puan meminta setiap keputusan pemerintah terkait pembiayaan negara didasarkan pada perhitungan yang matang agar manfaatnya lebih besar dibandingkan risikonya.
“Jangan sampai keputusan pembiayaan hari ini justru meninggalkan beban yang tidak proporsional bagi generasi yang akan datang,” ujar Puan.
Selain persoalan utang, Puan meminta pemerintah memperkuat penerimaan negara dengan tetap menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, peningkatan pendapatan negara tidak boleh mengorbankan daya beli maupun membuat dunia usaha kehilangan ruang untuk berkembang.
“Penerimaan negara perlu diperkuat, tetapi kebijakan yang ditempuh harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Puan juga meminta belanja pemerintah diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata. Ia menilai penggunaan anggaran harus lebih selektif sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat.
“Belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan dapat diukur hasilnya,” tegas Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan turut menyoroti transfer ke daerah. Ia berharap anggaran yang dialokasikan kepada daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Anggaran yang mengalir ke daerah harus mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus menggerakkan ekonomi dan memperluas pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
