TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mendorong penambahan anggaran untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Ia menilai saat ini TVRI mengalami kesenjangan signifikan antara kebutuhan operasional dan dana yang tersedia.
"Saya yang paling keras prihatin terhadap kondisi TVRI. Tahun 2025 lalu, dari pagu indikatif yang hanya 30 persen, anggarannya terus dipotong dari Rp455,7 miliar menjadi Rp312,2 miliar. Ini lembaga penyiaran publik, tapi dipotong berkali-kali,” kata Erna saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Direktur Utama LKPP TVRI, LKPP RRI, dan LKBN Antara, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Erna menyoroti bahwa sebagian besar anggaran TVRI habis hanya untuk belanja pegawai dan keperluan administratif kelembagaan, sehingga tidak cukup mendorong peningkatan kualitas konten dan pelayanan publik.
"Belanja pegawai Rp189 miliar, operasional Rp185 miliar. Tapi kebutuhan seperti infrastruktur, sewa transponder, keamanan siber, dan konten siaran kenegaraan tidak bisa terpenuhi. Ini membuat TVRI tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal," tambah politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Lebih lanjut, Erna menekankan bahwa TVRI memiliki peran strategis dalam menjangkau masyrakat di pedesaan yang masih sangat bergantung pada siaran publik sebagai sumber informasi utama. Ia juga menyayangkan minimnya dukungan pemerintah terhadap TVRI, terutama di tengah semangat mewujudkan kedaulatan media dan transformasi digital nasional.
"Pemerintah terus menggaungkan digitalisasi dan kedaulatan media, tapi mana dukungannya untuk TVRI? Jangan lupakan masyarakat di desa yang nonton TVRI, bukan Netflix," ujar Erna.
Erna juga mengungkapkan kondisi siaran TVRI di daerah yang memprihatinkan. Ia menyebut banyak program hanya siaran ulang karena keterbatasan anggaran, kecuali untuk berita yang tidak diperbolehkan tayang ulang.
“Kalau kenaikan anggaran TVRI 2026 sebesar Rp1,18 triliun, itu pun baru untuk operasional dasar. Belum bisa memberikan pelayanan publik secara maksimal. Saya setuju ini bahkan kalau perlu lebih,” tegasnya.
Baca Juga: Menbud Fadli Zon: Pacu Jalur Jadi Panggung Budaya Indonesia ke Dunia
