TVRINews, Bandung
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi booster atau pendorong bagi keberhasilan program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Djamari menilai, LPM memiliki peran strategis untuk memperbesar manfaat program pemerintah agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Menurutnya, kontribusi tersebut juga akan menentukan eksistensi LPM di tengah masyarakat ke depan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI Tahun 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 7 Agustus 2026.
"Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, 'Apa itu LPM?'. Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan. Saya mengingatkan sekaligus menemukan tantangan. Silakan manfaatkan keadaan," ujar Djamari dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Lebih lanjut, Djamari juga meminta seluruh jajaran LPM tidak mudah menyerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Ia mendorong LPM berani mengambil langkah dan menuntaskan setiap program yang telah dimulai.
"Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan atau berharap kepada orang lain, tetapi ada pada bangsa ini sendiri," ungkapnya.
Menurut Djamari, peran aktif seluruh elemen bangsa semakin penting di tengah dinamika dan gejolak global. Berbagai konflik, seperti perang Amerika Serikat dan Iran serta Rusia dan Ukraina, dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi dunia.
Di tengah tekanan global tersebut, pemerintah terus berupaya meminimalkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah, kata Djamari, juga berkomitmen menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat, termasuk dengan menjaga harga BBM bersubsidi serta kebutuhan pokok.
Kemudian Djamari menegaskan, berbagai program pemerintah harus tetap berjalan meskipun dunia menghadapi ketidakpastian. Karena itu, LPM diharapkan dapat mengambil bagian dalam memperkuat dampak program-program tersebut di tingkat masyarakat.
Selain persoalan kesejahteraan, Djamari turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hoaks, fitnah, dan kebencian di ruang digital.
Menurutnya, derasnya arus informasi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi dan memastikan kebenarannya sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
"Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu," tegasnya.
Ia menambahkan, stabilitas keamanan nasional saat ini tetap aman dan terkendali. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus memantau perkembangan situasi serta mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyampaikan komitmen LPM untuk terus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden," kata Iswara.
