TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah mempercepat program transisi energi rumah tangga melalui penggunaan kompor listrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas LPG yang selama ini masih cukup tinggi.
Menurut Eddy, ketidakpastian harga energi global yang dipengaruhi situasi geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, menjadi alasan kuat perlunya diversifikasi sumber energi bagi masyarakat.
"Indonesia masih mengimpor sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional. Kondisi ini membuat kita sangat rentan terhadap gejolak harga energi dunia yang terus berfluktuasi," ujar Eddy dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin, 15 Juni 2026.
Ia menilai penggunaan kompor listrik dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan terus mengandalkan LPG bersubsidi. Selain mengurangi beban impor, kebijakan tersebut juga berpotensi menekan pengeluaran negara untuk subsidi energi.
Dalam rapat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung program konversi kompor listrik.
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya LPG, tetapi juga kompor listrik, CNG, dan berbagai alternatif energi lainnya. Untuk program kompor listrik, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar," kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, Kementerian ESDM meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam proses pendataan wilayah dan masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat program kompor listrik.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi kendaraan roda dua berbahan bakar fosil menjadi motor listrik. Program tersebut akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).
Pemerintah berharap berbagai program transisi energi tersebut dapat mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung target pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia.
