TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 berjalan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT).
Sistem tersebut diterapkan saat peluncuran Program BSPS 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Maruarar, PTT menjadi inovasi dalam pelaksanaan BSPS karena memberikan ruang bagi masyarakat penerima bantuan untuk terlibat langsung memilih penyedia bahan bangunan. Dengan demikian, penggunaan anggaran negara dapat diawasi secara terbuka dan terhindar dari praktik korupsi.
"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Selasa, 16 Juni 2026.
Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar berada di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian PKP, Iriyanto. Dalam proses tersebut, penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka dari toko yang mengikuti pemilihan, yakni Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya.
Dari mekanisme tersebut, pemerintah berhasil mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta. Maruarar menegaskan, hasil penghematan itu sebaiknya dikembalikan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan.
"Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," tegasnya.
Kemudian, Maruarar menekankan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan. Total bantuan mencapai 5.659 unit rumah, melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 158 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.
Khusus Jakarta Barat, Program BSPS mendapat alokasi sebanyak 1.350 unit rumah. Hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan. Sementara Kelurahan Kalianyar memperoleh alokasi 29 unit rumah penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah bekerja mulai dari proses inventarisasi, verifikasi, hingga pelaksanaan program di lapangan.
Melalui penerapan Pemilihan Toko Terbuka, Kementerian PKP berharap Program BSPS tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi contoh tata kelola bantuan pemerintah yang transparan, efisien, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
