TVRINews, Nusa Tenggara Barat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyediaan hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan pelayanan publik modern. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun ASN Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, 19 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau langsung fasilitas hunian, area pelayanan publik, hingga ruang kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1 yang berada di kawasan rusun.
Menurut Maruarar, pembangunan rumah susun ASN merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan hunian yang layak, sehat, terjangkau, serta dekat dengan lokasi kerja guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
(Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait)
"Hunian ASN harus nyaman dan mendukung produktivitas kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat juga semakin optimal," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 19 Mei 2026.
Rumah Susun ASN NTB diketahui memiliki 8 lantai dengan total 72 unit hunian yang mampu menampung hingga 216 orang. Rusun tersebut diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya pegawai yang berasal dari luar daerah.
Adapun komposisi unit terdiri atas 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, dan 2 unit ramah difabel. Seluruh unit telah dilengkapi furnitur lengkap sehingga siap langsung ditempati. Selain itu, rusun juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti lift, mushola, area outdoor, serta menerapkan konsep green building untuk mendukung kenyamanan dan efisiensi lingkungan hunian.
Dalam kesempatan itu, Maruarar turut memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP. Ia meminta agar ruang pelayanan masyarakat ditempatkan di area yang mudah dijangkau.
"Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat," ucapnya.
Lebih lanjut, Maruarar juga menekankan pentingnya aparatur memahami berbagai persoalan dan kebijakan yang berkembang di masyarakat agar mampu memberikan solusi secara cepat dan tepat.
"Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu," tegasnya.
Kementerian PKP terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkualitas bagi ASN sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelayanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
