TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pembangunan hingga 250 gedung permanen Sekolah Rakyat pada tahun depan yang diperkirakan mampu menampung sedikitnya 140 ribu siswa.
Langkah tersebut dilakukan guna menindaklanjuti dan mengawal secara penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi program pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
“Sekolah Rakyat ada target tambahan dari Presiden, kalau sekarang sudah 100 (Gedung), sekarang dalam proses itu 100 lagi sampai 150. Sehingga tahun depan itu ada (sekitar) 250 gedung permanen Sekolah Rakyat yang bisa menampung sekurang-kurangnya itu 140 ribu (siswa),” kata Gus Ipul dalam keterangannya dikutip pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Gus Ipul menegaskan bahwa guna memenuhi target besar tersebut, program Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh Unit Kerja (UKE) di lingkungan Kemensos. Sinergi lintas unit dibutuhkan karena program ini tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga memberikan intervensi sosial terpadu kepada pihak keluarga.
“Ketika kita membahas Sekolah Rakyat, pada dasarnya adalah ini bisnis semua UKE, bisnis semua unit kerja. Karena di sana ada anak-anak yang perlu di rehabilitasi, karena memiliki masalah-masalah tertentu, karena di Sekolah Rakyat juga butuh pemberdayaan yang menjadi rangkaian dari perlindungan dan jaminan sosial,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa operasional Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain memberikan layanan pendidikan berasrama secara gratis bagi anak-anak, Kemensos juga secara simultan melakukan intervensi terhadap orang tua atau keluarga siswa.
“Orang tuanya diberi perlindungan dan jaminan sosial, orang tuanya diberi PBI, orang tuanya direhabilitasi, orang tuanya didorong untuk bisa lebih berdaya, sehingga antara anak dan keluarganya menjadi kesatu-kesatuan untuk diintervensi secara bersama-sama agar mereka graduasi,” jelasnya.
Seiring dengan penambahan target pembangunan gedung dan penerimaan siswa, Mensos menginstruksikan agar proses pengadaan barang dilakukan dengan perencanaan yang matang, presisi, serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial,” tegas Gus Ipul.
Di samping pembahasan Sekolah Rakyat, rapat internal tersebut juga memetakan langkah strategis Kemensos untuk menyongsong tahun 2027, mencakup percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos), pemutakhiran DTSEN, serta optimalisasi proses graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, serta jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial.
