TVRINews, Batang
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan pembangunan kawasan hunian baru harus berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur digital agar masyarakat tidak hanya memperoleh rumah layak huni, tetapi juga akses konektivitas yang mendukung aktivitas sehari-hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pelaksanaan massal akad di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menghadiri kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.
Meutya menegaskan, rumah layak pada era digital tidak cukup hanya didukung listrik, air bersih, dan akses jalan, tetapi juga harus dilengkapi dengan jaringan internet yang memadai.
(Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026) menyatakan pembangunan kawasan hunian baru harus berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur digital. Foto: Dunia Meutya/Dok. Kemkomdigi)
"Program pembangunan rumah rakyat harus diikuti dengan hadirnya konektivitas digital. Kami pastikan konektivitas aman di hunian baru," ujar Meutya dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Jumat, 31 Juli 2026.
Menurutnya, setiap kawasan hunian baru merupakan peluang untuk membangun ekosistem digital sejak awal. Dengan akses internet yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, hingga peluang ekonomi digital langsung dari rumah.
"Setiap kawasan hunian baru harus disiapkan menjadi kawasan yang terhubung. Ketika keluarga menempati rumah baru, mereka juga harus memiliki akses untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses layanan publik secara digital," ucapnya.
Meutya menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi agar pembangunan perumahan berjalan selaras dengan pembangunan infrastruktur digital nasional.
Saat ini, cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia telah mencapai sekitar 97,45 persen. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional.
Menurut Meutya, pembangunan fisik dan pembangunan digital harus berjalan beriringan agar setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup.
Ia menilai kehadiran internet di kawasan hunian baru akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk bekerja dari jarak jauh, mengembangkan UMKM berbasis rumah, memanfaatkan layanan kesehatan digital, serta mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah.
