TVRINews, Jakarta
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan program transmigrasi nasional kini memasuki babak baru. Pemerintah mengubah paradigma transmigrasi dari sekadar program pemindahan penduduk menjadi strategi pembangunan kawasan yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, pembangunan kawasan transmigrasi kini tidak lagi sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
"Transmigrasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ketika investasi masuk, lapangan kerja tercipta. Ketika kawasan berkembang, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi sekarang dimulai dari kebutuhan daerah, sementara pemerintah pusat hadir untuk memperkuat kolaborasi, menghadirkan investasi, dan membuka berbagai peluang pengembangan," ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam merancang pengembangan kawasan sesuai karakteristik wilayahnya. Sementara pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan daerah dengan investasi, teknologi, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai peluang kerja sama internasional.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Transmigrasi bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong telah meninjau sejumlah kawasan transmigrasi di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur untuk memperkenalkan peluang investasi di luar sektor pertambangan.
Menurut Iftitah, Indonesia Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat yang perlu dihubungkan dengan investor agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Potensi tersebut harus dihubungkan dengan investor agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," ucapnya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Kementerian Transmigrasi menerjunkan sebanyak 1.476 akademisi melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026. Tim ini akan memetakan potensi ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menyusun rekomendasi pengembangan kawasan transmigrasi.
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih produktif, mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
