TVRINews, Jakarta
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah mengungkap sejumlah persoalan kesehatan yang berpotensi diderita siswa. Masalah yang terdeteksi sejak dini tersebut menjadi modal besar bagi pemerintah untuk membangun fondasi menuju sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud di atas fondasi kesehatan yang kuat. Ia menekankan bahwa ketika siswa mengalami gangguan kesehatan, mereka tidak dapat mengikuti proses belajar secara optimal.
Menurut Qodari, program CKG Sekolah merupakan upaya strategis pemerintah dalam memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Langkah ini bertujuan agar potensi masalah kesehatan dapat terdeteksi lebih cepat sehingga penanganan medis dapat segera dilakukan.
“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” kata Qodari dalam keterangannya dikutip, Kamis 7 Mei 2026.
Berdasarkan data program CKG Sekolah sepanjang tahun 2025, pemerintah menemukan tiga persoalan kesehatan terbesar pada siswa. Ketiganya mencakup masalah kebugaran sebanyak 60,69 persen, karies gigi 47,24 persen, dan anemia sebesar 27,49 persen.
Memasuki tahun 2026, terhitung sejak Januari hingga awal Mei, tercatat sebanyak 4.883.890 siswa telah menjalani skrining kesehatan yang tersebar di 45.596 sekolah di seluruh Indonesia.
Adapun untuk data terbaru tahun ini, program CKG kembali menemukan tiga masalah kesehatan dominan, yakni gigi berlubang sebesar 41,5 persen, peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan penumpukan kotoran telinga sebanyak 8,6 persen.
Qodari menjelaskan bahwa melalui program CKG ini, pemerintah berupaya melakukan sistem jemput bola untuk menjamin seluruh anak tanpa terkecuali mendapatkan pelayanan dasar kesehatan yang sama.
“Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis. Dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan,” pungkas Qodari.
