TVRINews, Wamena
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Pemerintah Pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik di Wamena, Papua Pegunungan, dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan tetap mengedepankan pemulihan masyarakat hingga kondisi benar-benar kondusif.
Penegasan itu disampaikan Ribka saat memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan bersama Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena.
“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Minggu, 17 Mei 2026.
Ia secara khusus mengapresiasi respons cepat masyarakat Wamena yang bergerak membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi.
“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” ucap Ribka.
Dalam arahannya, Ribka meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan, serta koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan untuk menghitung kebutuhan penanganan dan dukungan bagi warga terdampak.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan skema bantuan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” tutur Ribka.
Ribka menegaskan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan mengalihkan fokus pada proses pemulihan masyarakat.
“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” kata Ribka.
Ia juga memastikan Pemerintah Pusat akan terus mendampingi proses pemulihan hingga situasi benar-benar stabil.
“Saya akan ada di sini. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih,” ujar Ribka.
Selain penanganan darurat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan agar penanganan memiliki landasan hukum yang jelas dan terukur.
Usai rapat koordinasi, Ribka bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif.
“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” tutur Ribka.
