TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat komitmen percepatan eliminasi kusta melalui penguatan penemuan kasus secara aktif, pengobatan sedini mungkin, serta kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 bertema Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan eliminasi kusta tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata.
Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
"Program pusat pada akhirnya bermuara di daerah. Karena itu saya mengapresiasi para gubernur dan kepala daerah yang hadir hari ini. Penanganan kusta harus menjadi gerakan lintas sektor. Edukasi, komunikasi, sekolah, organisasi keagamaan, hingga dunia usaha harus bergerak bersama menghapus stigma dan mempercepat deteksi serta pengobatan," kata Pratikno dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Jumat, 10 Juli 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kusta tertinggi di dunia sehingga diperlukan komitmen seluruh kepala daerah untuk menjadikan eliminasi kusta sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kusta merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan kutukan, dan dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tersedia secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Budi, tantangan terbesar saat ini bukan ketersediaan obat, melainkan masih banyaknya penderita yang belum terdeteksi sehingga baru datang berobat ketika telah mengalami kecacatan.
"Strateginya cuma satu, temukan sebanyak-banyaknya. Begitu ditemukan langsung diberikan pengobatan. Sekali mulai minum obat, pasien sudah tidak lagi menularkan penyakit. Karena itu jangan takut menemukan kasus, justru semakin banyak ditemukan semakin banyak yang bisa disembuhkan dan penularannya dihentikan," ujar Budi.
Ia menjelaskan Indonesia saat ini menemukan sekitar 14 hingga 15 ribu kasus baru kusta setiap tahun. Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan jumlah kasus yang sebenarnya ada di masyarakat.
Untuk mendorong penemuan kasus aktif, Kemenkes akan memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kasus terbanyak sebagai bentuk motivasi mempercepat eliminasi kusta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program eliminasi kusta berjalan efektif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat.
"Kepala daerah harus memiliki political will yang kuat. Kalau pimpinan daerah serius, maka isu penanganan kusta akan masuk dalam perencanaan pembangunan, didukung anggaran, dan dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Kami juga sedang menyiapkan insentif bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam program kesehatan, termasuk pengendalian kusta dan tuberkulosis," ucap Tito.
Dukungan terhadap langkah Indonesia juga datang dari Honorary Chair The Nippon Foundation sekaligus WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yohei Sasakawa.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan Konferensi Nasional Kusta yang disebutnya sebagai konferensi pertama di Indonesia dalam lebih dari 50 tahun.
Menurut Sasakawa, Indonesia telah menunjukkan pendekatan baru dalam pengendalian kusta melalui penguatan penemuan kasus secara aktif.
"Peningkatan jumlah kasus yang ditemukan bukan berarti program gagal. Justru itu menunjukkan penemuan kasus aktif berjalan dengan baik sehingga pasien dapat segera diobati. Pendekatan ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mempercepat eliminasi kusta," tutur Sasakawa.
Ia menambahkan eliminasi kusta tidak hanya berarti menyembuhkan penyakit, tetapi juga menghapus stigma dan diskriminasi yang masih dialami para penyintas. Menurutnya, kedua upaya tersebut harus berjalan beriringan agar eliminasi benar-benar tercapai.
Pesan tersebut diperkuat oleh Syamsul, seorang penyintas kusta yang membagikan pengalamannya menghadapi diskriminasi sejak kecil akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit tersebut.
"Kami bukan hanya objek bantuan. Kami juga ingin menjadi subjek pembangunan, memiliki kesempatan bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi Indonesia seperti masyarakat lainnya," ujar Syamsul.
Melalui Konferensi Nasional Kusta 2026, Kemenkes bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta komunitas penyintas memperkuat komitmen untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, penghapusan stigma, dan kolaborasi lintas sektor sehingga target eliminasi kusta di Indonesia dapat segera terwujud.
