TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mencapai target 400 ribu unit bedah rumah pada 2026.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
"Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Jumat, 10 Juli 2026.
Mendagri menjelaskan data calon penerima BSPS telah tersedia. Namun, sebagian data masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria. Selain itu, terdapat pula usulan baru dari sejumlah daerah.
Menurutnya, masih ada Pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Ia meminta setiap usulan diverifikasi secara cermat di lapangan agar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
"Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 (rumah), ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 (rumah), ya sudah 150 (rumah lain)-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa," ujar Tito.
Lebih lanjut, Mendagri meminta Pemda mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit bedah rumah dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, ia juga meminta Pemda memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota.
"Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," ucap Tito.
Menurut Mendagri, percepatan pelaksanaan BSPS akan memberikan berbagai manfaat bagi daerah.
Selain membantu menurunkan angka kemiskinan, program tersebut juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
"Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik," tutur Tito.
