TVRINews, Jakarta
Pemahaman tata kelola acara resmi yang sesuai pedoman undang-undang dinilai krusial guna menjaga kewibawaan dan citra positif institusi.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan membekali para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang bertugas di lingkungan kantor pusat maupun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui penyelenggaraan Workshop Optimalisasi Layanan Keprotokolan dan Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.
Kegiatan ini dirancang khusus untuk mendongkrak profesionalisme pelayanan, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi antarpegawai dalam mendukung tugas-tugas kedinasan yang dinamis.
Mengusung tema “Penguatan Peran Keprotokolan dan Meningkatkan Citra Institusi”, rangkaian workshop tidak hanya fokus pada tata kelola acara resmi, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan teknis penulisan berita dan fotografi jurnalistik. Keahlian ini dinilai krusial untuk memastikan setiap penyelenggaraan acara, dokumentasi kegiatan, hingga diseminasi informasi terkait program pembangunan kawasan perbatasan dapat tersampaikan kepada publik secara transparan dan menarik.
Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Mey Rany Wahida Utami, dalam sambutannya menekankan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan keharusan agar standar pelayanan keprotokolan dan kehumasan selalu berada di level profesional yang selaras dengan kebutuhan organisasi.
(Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Mey Rany Wahida Utami. [Foto: Humas BNPP RI])
Menurut Rany, kemampuan mengelola acara secara tertib, menulis berita secara akurat, serta memproduksi dokumentasi visual yang informatif akan membantu masyarakat luas agar lebih memahami peran strategis BNPP RI dalam mengawal beranda terdepan NKRI.
“Publikasi tidak hanya bertujuan mendokumentasikan kegiatan, tetapi juga membantu masyarakat memahami program dan peran BNPP RI dalam pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar Rany dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia berharap pelatihan ini dapat bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan, tamu negara, maupun mitra kerja, sekaligus meminimalisir kesalahan dalam tata upacara resmi. Di sektor kehumasan, materi penulisan dan fotografi diharapkan mampu memproduksi materi publikasi yang kredibel, menarik, dan mudah dicerna masyarakat.
Esensi Keprotokolan dan Standar Undang-Undang
Dalam sesi pemaparan materi keprotokolan, Kepala Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan Kementerian Luar Negeri, Charles Pitut, menjelaskan bahwa praktik keprotokolan jauh lebih luas daripada sekadar mempersilakan tamu atau mengatur tempat duduk dalam sebuah acara. Protokol yang profesional mencakup keseluruhan tata cara penyelenggaraan kegiatan resmi yang menjadi cerminan penghormatan dan wibawa institusi.
(Kepala Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan Kementerian Luar Negeri, Charles Pitut. [Foto: Humas BNPP RI])
“Keberhasilan protokol itu lebih dari seremoni. Kita tidak hanya mengatur seremonial, tetapi protokol yang baik tidak hanya terlihat rapi, melainkan juga membuat diplomasi berjalan efektif,” ungkap Charles.
Ia memaparkan bahwa pelaksanaan keprotokolan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang mengatur secara rinci mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan berdasarkan kedudukan seseorang dalam negara, pemerintahan, maupun masyarakat.
Selain aspek legalitas, pelaksanaannya juga menuntut kepekaan terhadap etika, kesopanan, tata busana, jamuan, teknik komunikasi, hingga asas timbal balik (resiprositas).
Lebih lanjut, Charles menekankan bahwa tugas protokoler sangat erat kaitannya dengan kemampuan diplomasi dan keterampilan interpersonal, terlebih ketika instansi berhadapan dengan dinamika tamu internasional maupun kerja sama lintas batas negara.
“Ketepatan dalam tata tempat menunjukkan penghormatan, kelancaran tata upacara mencerminkan kesiapan kita, dan kepekaan budaya memperkuat hubungan dan kepercayaan,” pungkasnya.
Melalui pembekalan komprehensif ini, BNPP RI optimistis para ASN di pusat maupun di garis depan perbatasan akan semakin siap menjalankan fungsi pelayanan publik yang prima, memperkuat citra positif institusi, serta memastikan penyebaran informasi pembangunan perbatasan berjalan secara efektif dan akuntabel.
