TVRINews, Jakarta
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin telah rapat terbatas (ratas) yang membahas kebijakan golden visa bagi warga negara asing di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 Mei 2023 kemarin.
Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya usai mengikuti rapat tersebut mengatakan, kebijakan itu diyakini dapat menarik lebih banyak talenta berkualitas dari berbagai jenis bidang.
“Golden visa yaitu kebijakan baru yang akan kita luncurkan dalam waktu yang singkat untuk menarik lebih banyak talenta-talenta berkualitas di bidang digitalisasi, di bidang kesehatan maupun juga talenta di bidang riset, maupun juga berkaitan dengan teknologi,” kata Menparekraf yang diterima tvrinews.com, Selasa, 30 Mei 2023.
Baca Juga : KPK Cecar PLT Bupati Kepulauan Meranti Soal Motif Muhammad Adil Korupsi untuk Nyagub
Sandiaga juga mengatakan, saat ini dunia membutuhkan banyak talenta-talenta baru, salah satunya dari sisi ekonomi digital. Untuk itu, ia berharap kebijakan golden visa tidak hanya dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi menjadikan Indonesia sebagai episentrum pergerakan ekonomi ke depan.
“Kita harapkan ini membuat Indonesia menjadi episentrum dari pergerakan ekonomi ke depan termasuk juga tentang sustainability, tentang keberlanjutan,” ujar Sandiaga.
Lebih lanjut, Sandiaga berharap kebijakan ini dapat membawa perubahan yang signifikan bagi Indonesia serta mampu menarik talenta global untuk berinvestasi di tanah air.
“Kita harapkan golden visa ini yang nanti jangka waktunya 5 sampai 10 tahun menjadi game changer, menjadi sesuatu yang berbeda dan akan membawa lebih banyak juga wisatawan baik yang disebut digital nomad maupun yang juga berkaitan dengan digital entrepreneur yang akan berinvestasi di Indonesia,” ucap Sandiaga.
Terkait payung hukum kebijakan ini, Menparekraf menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan hal tersebut termasuk peraturan turunan di dalamnya.
“Karena ini akan menyangkut terhadap kebijakan visa, kemungkinan nanti Kementerian Hukum dan HAM yang akan mengumumkan dan juga nanti peraturan-peraturan turunannya,” tutur Sandiaga.
Baca Juga : Kejari Inhil Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi USB Gedung Sekolah SMAN 1 Tembilahan
