TVRINews – Jakarta
Sekretaris Kabinet menegaskan komitmen kepala negara dalam meratakan hak akses belajar bagi seluruh anak bangsa.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dalam memperluas akses pemerataan kualitas pengajaran nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk mematangkan skema pembebasan biaya sekolah dan kuliah di lembaga pendidikan negeri.
Kebijakan ini dirancang mencakup seluruh tingkatan akademik, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi negeri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa agenda utama pertemuan tersebut berfokus pada formula teknis pelaksanaan program di lapangan.
"Siang ini Presiden mengadakan rapat terbatas untuk mengkaji mekanisme agar institusi pendidikan negeri dapat diakses tanpa pungutan biaya, dari tingkat dasar hingga universitas," ujar Teddy dilaman Resmi Sekretariat Presiden
Inisiatif ini merupakan pengejawantahan dari komitmen politik kepala negara yang sebelumnya telah disampaikan dalam forum publik di Jakarta International Convention Center (JICC). Kala itu, PresidenPrabowo menegaskan urgensi reformasi pembiayaan institusi pendidikan publik demi menjamin masa depan generasi muda bangsa tanpa terkendala faktor ekonomi.
"Biaya institusi pendidikan publik, baik tingkat dasar, menengah, hingga universitas, harus digratiskan demi keadilan sosial," tegas Presiden dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
Selain menggratiskan biaya pendidikan, agenda strategis kabinet juga mencakup perbaikan infrastruktur fisik sekolah yang mengalami kerusakan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui eskalasi pendapatan.
