TVRINews, Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menyepakati 52 kerja sama strategis yang melibatkan BUMD, BUMN, dan perangkat daerah guna mempercepat transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama, dan perjanjian kredit tersebut berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin 12 Oktober 2026.
Sinergi lintas sektor ini mencakup berbagai bidang krusial, mulai dari sektor pembiayaan perumahan bagi pekerja informal, elektrifikasi armada Transjakarta, hingga pengembangan infrastruktur digital dan kawasan transportasi terpadu.
Salah satu kolaborasi utama melibatkan Bank Jakarta dengan potensi nilai kerja sama mencapai Rp5,87 triliun.
Melalui kolaborasi ini, Bank Jakarta bersinergi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal dengan potensi nilai Rp587 miliar.
Langkah ini diharapkan memperluas akses masyarakat pekerja sektor informal terhadap pembiayaan kepemilikan rumah layak huni melalui dukungan kredit dan penjaminan perbankan.
Selain sektor perumahan, Bank Jakarta juga mendukung percepatan transformasi transportasi publik melalui kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kerja sama ini mencakup pembiayaan program elektrifikasi sebanyak 3.782 armada dengan jangka waktu nota kesepahaman tiga tahun dan potensi nilai mencapai Rp5,07 triliun guna mempercepat pengurangan emisi di Ibu Kota.
Sementara itu, Bank Jakarta juga menjalin kerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pembiayaan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan jangka waktu 15 tahun untuk memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dan aksesibilitas pejalan kaki.
Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan transformasi menuju Top 50 Global City pada 2030 membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem perkotaan. Sinergi diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota,” ujar Pramono.
Ia menekankan, setiap kesepakatan yang ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target yang terukur, dan tata kelola yang baik. Keberhasilan kerja sama, lanjutnya, tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Saefullah Hidayat, mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat kolaborasi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah," ujar Saefullah.
Adapun Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, infrastruktur digital, pengelolaan air bersih dan air limbah, penjaminan, hingga penyediaan produk dan jasa perbankan.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, sebanyak 15 kerja sama ditandatangani dengan cakupan sektor kesehatan, pembiayaan perumahan, pendidikan dan ketenagakerjaan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan, serta transportasi publik.
Di sektor kesehatan, delapan BUMD bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), yang menaungi 31 rumah sakit daerah. Kolaborasi tersebut meliputi dukungan rantai pasok pangan, pengelolaan limbah medis dan nonmedis, layanan air bersih, pembiayaan dan penjaminan, serta integrasi layanan wisata kesehatan dan perhotelan.
Pada sektor infrastruktur digital, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo bekerja sama dengan PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia untuk pemanfaatan sarana telekomunikasi dan layanan konektivitas. Kerja sama dengan PT Danareksa (Persero) juga mencakup penyelenggaraan media periklanan, CCTV, pusat data, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Sementara itu, pengembangan energi rendah karbon dilakukan melalui kolaborasi Perumda Paljaya dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjajaki pemanfaatan limbah Fat, Oil, and Grease (FOG) sebagai bahan baku biofuel. Transjakarta juga menjalin kerja sama dengan Pertamina dalam pengembangan ekosistem hidrogen dan pemanfaatan energi rendah karbon bagi transportasi publik.
Sinergi antar-BUMD turut diperkuat melalui kerja sama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT MRT Jakarta dalam pengembangan kawasan, properti, serta konsep Transit-Oriented Development (TOD) pada jalur MRT Jakarta East–West.
Selain kerja sama bisnis dan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Hingga akhir 2026, program tersebut direncanakan mencakup 16 kelas dengan total 320 peserta.
Materi pelatihan meliputi bahasa asing, pemasaran digital, pembuatan konten, juru gambar, housekeeping, hospitality, dan kelistrikan. Program ini diharapkan meningkatkan keterampilan serta kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja.
Menurut Saefullah, kemitraan lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perkotaan yang modern dan tangguh.
“Dari 15 kerja sama tersebut, kami melihat bahwa masa depan Jakarta tidak dibangun secara sektoral, tetapi melalui kemitraan strategis lintas sektor. Sinergi adalah jembatan menuju ekosistem perkotaan yang tangguh, modern, dan mandiri,” ujarnya.
Melalui berbagai kerja sama tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap BUMD semakin kompetitif, mampu mengembangkan inovasi usaha, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Seluruh kesepakatan diharapkan segera direalisasikan melalui program yang memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.
